Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Pertumbuhan Ekonomi
Sri Mulyani, Ekonomi RI Rentan & Danau yang Dangkal
2018-09-27 02:13:36

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak ragu menyebut bahwa Indonesia tidak cukup mampu dalam beradaptasi di tengah perubahan kondisi perekonomian global.

Kondisi ini, membuat Indonesia cukup rentan. Kurangnya pendalaman pasar keuangan, jadi biang kerok kenapa ekonomi domestik rentan terhadap kondisi eksternal.

"Salah satu kenapa Indonesia mengalami tekanan yang sangat mudah jika lingkungan global berubah adalah karena Indonesia belum memiliki pendalaman pasar keuangan," kata Sri Mulyani, Rabu (26/9).

Sri Mulyani pun mengungkap bukti bahwa pendalaman pasar keuangan domestik masih kurang. Misalnya, dari total dana pensiun yang dimiliki masyarakat Indonesia.

Saat ini, total dana Industri Keuangan Non Bank (IKNB) mencapai Rp 2.279 triliun. Dari jumlah tersebut, total dana pensiun hanya sebesar Rp 266 triliun atau sekitar 11,7% dari total dana IKNB, dan 1,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).


Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu bahkan menyayangkan total dana pensiun Indonesia yang kalah telak dibandingkan negara-negara lain. Ini, sambung Sri Mulyani, pun menjadi tantangan.

"Thailand akumulasi dana pensiun di atas 6%. Hampir 4 kali lipat dari kita, itupun masih kecil," tegasnya.

Dana pensiun yang relatif kecil, diibaratkan seperti danau yang dangkal. Ketika ada seseorang melempar sesuatu ke dalam danau tersebut, maka percikannya cukup memberikan pengaruh signifikan.

"Begitu ada orang yang melempar kerikil, percikannya besar sekali. Kalau Danau Toba, ada kapal jatuh tidak bisa dicari. Begitu sangat tenang dan stabil. Itu kenapa Indonesia perlu kerja keras perdalam pasar keuangan," katanya.(cnbcindonesia/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pertumbuhan Ekonomi
Defisit Transaksi Berjalan Rp 441,05 Triliun, Terbesar dalam Sejarah Pemerintah Sepanjang Reformasi
Sejak Merdeka, Defisit Perdagangan Indonesia Terburuk Sepanjang Sejarah
Sri Mulyani, Ekonomi RI Rentan & Danau yang Dangkal
Defisit Transaksi Berjalan Kuartal II-2018 Jadi 3%, Tertinggi Sejak Kuartal II-2014
Heri Gunawan: Ekonomi Kuartal II Kian Jauh dari Target
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Hong Kong: Aksi Ribuan Massa Tetap Digelar Meski RUU Ekstradisi Ditangguhkan
Diterpa kegaduhan, Ketua PD Desak KLB: Demi Harkat dan Martabat SBY!
Pertarungan 'Moral' Di Mahkamah Konstitusi
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]