Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pilkada
Sosialisasi Asian Games Diduga Jadi Ajang Kampanye Putra Gubernur
2018-05-23 20:39:59

Ilustrasi. Undangan sosialisasi Asian Games.(Istimewa)
PALEMBANG, Berita HUKUM - Pelaksanaan Pilgub Sumsel berlangsung panas. Semua Pasangan Calon menggunakan beragam cara untuk meraih kemenangan. Sayangnya, kontestasi Pilkada yang harusnya berlangsung sportif dituding ternoda dengan kegiatan tak patut oleh Gubernur Sumsel. Sosialisasi Asian Games dijadikan ajang kampanye putranya.

Diketahui, beredar surat undangan sosialisasi Asian Games bagi kader Posyandu Balia dan Lansia. Surat dengan kop surat Dinas Kesehatan perihal undangan sosilaiasi Asian Games dan buka bersama Gubernur Sumsel Alex Noerdin.

Menanggapi kasus dugaan kampanye terselubung disayangkan pemerhati Pilkada Sumsel Siti Nur Hastuti. Dia meminta KPU dan Bawaslu untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Sebab undangan sosialisasi Asian Games disinyalir tidak sekali ini saja. Sudah berulang kali dilakukan dan warga yang diundang mengeluh.

"Kita harapkan KPU dan Bawaslu bertindak, mengklarifikasi, jangan sampai ajang olah raga dengan semangat sportifitas tersebut disusupi kepentingan politik. Sungguh ini terlalu," kata Siti dalam keterangannya kepada media, Rabu (23/5).

Melakukan segala cara untuk meraih kemenangan pada Pilgub Sumsel sangat disayangkan. Pelaksaan Pilgub Sumsel harus berjalan sportif dan fair. Kemenangan yang didapat dengan cara-cara licik akan menciderai semangat demokrasi yang selama ini berjalan.

Siti mengimbau pemerintah provinsi untuk menghentikan sosialiasasi Asian Games dengan mengumpulkan banyak orang. Sebab itu sama saja dengan berkampanye.

Hanya saja, karena yang mengundang adalah Gubernur maka isinya adalah sosialisasi. Tapi, tak dipungkiri di sela-sela itu ada ajakan untuk memilih Paslon tertentu.

"Ini yang harus diklarifikasi. KPU dan Bawaslu jangan berdiam diri saja, pungkasnya.(wa/bh/as)


Share : |

 
Berita Terkait Pilkada
Pemohon Uji UU Pilkada Pertegas Pasal Pengujian
Cawagub Malut Terpilih Dukung Jokowi Pada Pilpres 2019
Pleno Rekapitulasi Suara KPU Lampung Tetapkan Arinal-Nunik Pemenang Pilgub
Gerindra Optimis Sudrajat - Ahmad Syaikhu (Asyik) Menang Pilgub Jabar
Fenomena Kotak Kosong Pilkada 2018, Pembelajaran Bagi Parpol
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Komisi VII Pertanyakan Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang pada KLHK
Penanganan Bencana Alam Dinilai Lambat
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
22 Pucuk Pistol Air Gun Diamankan Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok
Harimau Jokowi Layangkan Gugatan Perdata kepada Prabowo terkait Selang Cuci Darah RSCM
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Penipuan Mengaku sebagai Kepala Sekolah SD Rejosari
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan
Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019
LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks
Polri Siap Meluncurkan Gebrakan Milenial Road Safety Festival Guna Menekan Angka Kecelakaan
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]