Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pilkada
Sosialisasi Asian Games Diduga Jadi Ajang Kampanye Putra Gubernur
2018-05-23 20:39:59

Ilustrasi. Undangan sosialisasi Asian Games.(Istimewa)
PALEMBANG, Berita HUKUM - Pelaksanaan Pilgub Sumsel berlangsung panas. Semua Pasangan Calon menggunakan beragam cara untuk meraih kemenangan. Sayangnya, kontestasi Pilkada yang harusnya berlangsung sportif dituding ternoda dengan kegiatan tak patut oleh Gubernur Sumsel. Sosialisasi Asian Games dijadikan ajang kampanye putranya.

Diketahui, beredar surat undangan sosialisasi Asian Games bagi kader Posyandu Balia dan Lansia. Surat dengan kop surat Dinas Kesehatan perihal undangan sosilaiasi Asian Games dan buka bersama Gubernur Sumsel Alex Noerdin.

Menanggapi kasus dugaan kampanye terselubung disayangkan pemerhati Pilkada Sumsel Siti Nur Hastuti. Dia meminta KPU dan Bawaslu untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Sebab undangan sosialisasi Asian Games disinyalir tidak sekali ini saja. Sudah berulang kali dilakukan dan warga yang diundang mengeluh.

"Kita harapkan KPU dan Bawaslu bertindak, mengklarifikasi, jangan sampai ajang olah raga dengan semangat sportifitas tersebut disusupi kepentingan politik. Sungguh ini terlalu," kata Siti dalam keterangannya kepada media, Rabu (23/5).

Melakukan segala cara untuk meraih kemenangan pada Pilgub Sumsel sangat disayangkan. Pelaksaan Pilgub Sumsel harus berjalan sportif dan fair. Kemenangan yang didapat dengan cara-cara licik akan menciderai semangat demokrasi yang selama ini berjalan.

Siti mengimbau pemerintah provinsi untuk menghentikan sosialiasasi Asian Games dengan mengumpulkan banyak orang. Sebab itu sama saja dengan berkampanye.

Hanya saja, karena yang mengundang adalah Gubernur maka isinya adalah sosialisasi. Tapi, tak dipungkiri di sela-sela itu ada ajakan untuk memilih Paslon tertentu.

"Ini yang harus diklarifikasi. KPU dan Bawaslu jangan berdiam diri saja, pungkasnya.(wa/bh/as)


Share : |

 
Berita Terkait Pilkada
Cawagub Malut Terpilih Dukung Jokowi Pada Pilpres 2019
Pleno Rekapitulasi Suara KPU Lampung Tetapkan Arinal-Nunik Pemenang Pilgub
Gerindra Optimis Sudrajat - Ahmad Syaikhu (Asyik) Menang Pilgub Jabar
Fenomena Kotak Kosong Pilkada 2018, Pembelajaran Bagi Parpol
Kemenangan QQ Ridwan Kamil dan Pengangkatan M Iriawan Diduga Ada Kaitannya
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Pemerintah Indonesia Tidak Tanggap Bencana
Manda Terdakwa Jaringan 4,6 Gram Sabu di Samarinda Dituntut 7 Tahun Penjara
Panglima TNI Serahkan Bea Siswa kepada Joni Pemanjat Tiang Bendera
Adegan Jumping Moge Jokowi, Gerindra: Stuntman Saja Impor
Ketum PPP Romahurmuziy Diperiksa KPK Kasus Suap Dana Perimbangan Daerah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Ketua DPR Berharap Asian Games Rekatkan Persaudaraan Negara-negara Asia
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera
Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019
Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa
Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]