Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    
 
Papua
Soal Ruas Jalan Papua, Natalius Pigai: Janganlah Diam.. Saya Tunggu Respos Istana, Bukan Orang Politik dan TimSes!
2018-12-12 15:30:40

Natalius Pigai, Tokoh Papua dan aktivis senior pada bidang HAM di Indonesia.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Tokoh Papua yang juga dikenal sebagai pegiat kemanusiaan, Natalius Pigai menantang pemerintah Jokowi untuk membuktikan, bahwa memang baru ruas jalan Wamena-Nduga saja yang baru satu-satunya dibangun selama empat tahun belakangan ini oleh pemerintahan Jokowi. Sementara di Papua tersebut ada total sebanyak 9 ruas jalan, tegas Pigai.

"Tim sukses Jokowi tidak usah mempolitisasi dengan menuduh saya penyebar hoax soal jalan di Papua karena saya bukan ahli politik dan penyebab hoax," tegas Pigai, dalam keterangannya kepada redaksi, Rabu (12/12).

Justru kata dia, jika pemerintah Jokowi punya bukti silakan disampaikan ke publik ketimbang terus menuduhnya berbohong.

"Sederhana kok buktikan saja oleh Istana dan Kementerian PUPR dengan tunjukkan lagi satu ruas jalan baru yang dibangun oleh Jokowi selain jalan Wamena-Nduga sejauh 231 kilometer," tantangnya.

Ia sangat menanti respon dari pemerintah Jokowi terkait proyek Trans Papua itu, bukan malah mengekspos data soal peningkatan, pengaspalan dan pelebaran atau perluasan yang dilakukan secara rutin dari zaman rezim Soeharto hingga sekarang melalui Anggaran Tugas Pembantuan (medebiwind) Balai atau UPTP di Papua dan Papua Barat.

"Sudah hampir satu minggu saya menunggu respon hanya untuk menyebut satu ruas jalan baru saja. Supaya rakyat akan tahu, siapa penyebar hoax," tegas mantan komisioner Komnas HAM ini.

Padahal, lanjut Pigai, kritikannya baru satu ini tentang ruas jalan. "Bagaimana kalau saya kritik soal anggaran yang dipakai, apakah APBN atau dari Beban Pemda APBD. Belum lagi material yang diduga didatangkan dari luar Papua," bebernya.

"Ingat batu dan pasir saja diduga dari luar Papua. Ironi Papua seperti pulau delta," imbuhnya.

Sementara, sebelumnya Natalius Pigai buka bukaan di TVOne terkait masalah pembangunan Infrastruktur jalan di Papua. Lihat video Youtube Klik disini.(dbs/wid/rmol/bh/mnd)


 
Berita Terkait Papua
 
Legislator Kecam Bentrok TNI-Polri di Mamberamo Raya Papua
 
Kejagung Tangkap Mantan Wakil Bupati Sarmi Papua Yosina Troce Insyaf
 
Presiden Jokowi Digugat ke PTUN Gara-gara Blokir Internet Papua
 
TNI Diminta Antisipasi Jelang HUT OPM
 
Pascakerusuhan, Tokoh Pemuda Papua Ajak Masyarakat Saling Memaafkan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kasus Kondensat BP Migas - TPPI, Terdakwa: Pemberian Kondensat Kepada PT TPPI Berdasarkan Kebijakan Pemerintah
Dekan FH UII: Guru Besar Hukum Tata Negara Kami Diteror!
Lindungi Warga DKI, Anies Pasang Badan
Beberapa Hari Dibuka, Ratusan Sekolah di Korsel Harus Ditutup Lagi karena Lonjakan Kasus Covid-19
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Greenpeace: Kualitas Demokrasi Menurun, Pemerintah Antisains
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]