Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Islam
Soal Larangan Cadar, Kembalikan Kepada UUD 1945
2018-03-09 07:12:26

Ilustrasi. Tampak para muslimah menggunakan cadarnya.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi pelarangan memakai cadar bagi civitas akademi di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, anggota Komisi I DPR RI Sukamta memandang perguruan tinggi sebagai lembaga akademis perlu mengedepankan sikap yang bijak dan dialogis, bukan cara-cara yang arogan. Apalagi soal keyakinan beragama dijamin oleh UUD 1945 dan menjadi bagian paling dasar dalam Hak Asasi Manusia.

"Saya tidak berharap ini menjadi polemik yang berkepanjangan dan menjadi isu memanas di tahun politik. Saya kira akan baik jika rektor bisa mencabut segera pelarangan tersebut. Sudah banyak pihak menanggapi dan menganggap pelarangan tersebut tidak bijak," jelas Sukamta melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, Kamis (8/3).

Lebih lanjut Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini berharap penggunaan cadar untuk tidak dikaitkan dengan radikalisme, karena ini lebih terkait perbedaan pandangan fiqih dalam berbusana bagi muslimah sesuai syariat Islam.

"Saya kira yang terpenting dikembangkan saling menghormati perbedaan, termasuk didalamnya menjauhi sikap eksklusif. Ini tentu berlaku bagi pemeluk agama apapun," ungkap Sukamta.

Sukamta mengharapkan kejadian pelarangan seperti ini tidak terulang lagi di kampus. Menurutnya yang mau taat beragama seharusnya malah dapat apresiasi karena hal ini mendukung pengembangan moral agama dan pendidikan yang berkarakter.(hs/sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Islam
Ustadz Felix Siauw Tak Hadir Ceramah, Ratusan Ibu-Ibu Pengajian Masjid At Taqwa Pamulang Kecewa
Sukses Membludaknya Hijrah Fest: Milenial Tak Peduli Islam?
Jadi Mualaf, Roger Danuarta Diundang ke Kerajaan Arab Saudi
Politisi PKS Terpilih Jadi Wakil Presiden Forum Anggota Parlemen Muslim Internasional
Haedar: Umat Islam Masih Banyak Pekerjaan Rumah
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal
Defisit BPJS Kesehatan Harus Diselesaikan Secara Komprehensif
Kanada Bebaskan Putri Pendiri Huawei, Proses Ekstradisi Tetap Berjalan
FOKAN Minta Para Capres-Cawapres 2019 Serius Canangkan Program P4GN
Jelang Pemilu 2019, Politik Identitas, Radikalisme dan Terorisme Berpotensi Ganggu Stabilitas NKRI
Soal Ruas Jalan Papua, Natalius Pigai: Janganlah Diam.. Saya Tunggu Respos Istana, Bukan Orang Politik dan TimSes!
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal
Kapolda Metro Jaya Memerintahkan untuk Ungkap Pelaku Anarkis di Polsek Ciracas
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda
Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan
Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]