Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pemuda Muhammadiyah
Soal Jatah Kursi Menteri, Pemuda Muhammadiyah Dorong dari Profesional
2019-10-08 20:59:06

Diskusi "Ngopi Pas" Forum Jurnalis Merah Putih bertema 'Jokowi di Pusaran Kepentingan, Minta Ini Minta Itu', di Jakarta.(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Isu bagi-bagi kursi kabinet 2019-2024 kembali mencuat jelang pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2019. Tidak hanya partai politik pendukung Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, tapi juga partai lain diduga terlibat lobi-lobi. Terakhir Partai Gerindra diisukan ikut dalam perbicangan pembentukan kabinet.

Menanggapi hal itu, politisi PDI Perjuangan, Kapitra Ampera mengakui ada lobi-lobi politik menjelang pelantikan dan pengumuman susunan kabinet. Menurut dia, tidak ada koalisi tanpa syarat.

"Koalisi tanpa syarat itu bullshit (bohong), tidak ada makan siang gratis," ujar Kapitra dalam diskusi Forum Jurnalis Merah Putih bertema "Jokowi di Pusaran Kepentingan, Minta ini Minta itu," di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/10).

Meskipun latar belakang Jokowi bukanlah dari kalangan elit politik, tetapi dia menjadi presiden melalui partai politik. Sebab itu, rekruitmen kepemimpinan di Indonesia harus melalui partai politik, baik itu DPR RI, DPRD hingga Presiden. Maka tidak heran jika dalam penyusunan kabinet ada kepentingan partai.

"Dalam kabinet ada kemewahan duniawi yang diperebutkan oleh para pendukungnya, terutama partai koalisi. Karena partai butuh kekuasaan untuk menjaga eksistensi pada 2024 mendatang," ujarnya.

Kapitra juga mengatakan wajar jika partai pendukung meminta jatah kursi baik, di kabinet atau posisi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena merasa sudah ambil bagian dalam memenangkan Presiden.

Bahkan, tidak hanya partai politik, relawan-relawan pun demikian. Karena bagaimanapun juga mereka berharap atas perjuangan memenangkan Jokowi sebagai presiden.

"Kemudian yang pertama dikejar adalah kabinet. Disamping itu presiden juga memerlukan pembantu (kabinet) dan dalam kabinet itu ada fasilitas dan kemewahan dan tidak pernah menderita kecuali kena KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," tukasnya.

Ditempat sama, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto menyampaikan harapannya soal komposisi menteri di kabinet kerja jilid II. Cak Nanto sapaan akrab Sunanto berharap Jokowi tak hanya berfokus pada calon menteri dari kalangan partai politik.

"Kami berharap kalau Jokowi memimpin tidak hanya fokus kepada calon-calon menteri yang dari parpol. Tapi harus fokus kepada calon-calon profesional memiliki power terhadap kelompok-kelompok masyarakatnya agar visi-misinya mampu diimplementasikan," ujarnya.(bh/amp)

Share : |

 
Berita Terkait Pemuda Muhammadiyah
Soal Jatah Kursi Menteri, Pemuda Muhammadiyah Dorong dari Profesional
Muktamar XVII Pemuda Muhammadiyah Tetapkan Sunanto dan Fikar sebagai Ketum dan Sekjend
Pemuda Muhammadiyah Tantang Sandiaga Uno Hadirkan Perubahan Ekonomi
MA Menolak PK Ahok, Pelapor Ahok Menilai Langkah MA Sudah Tepat
Berikut Ini Hasil Kongres Ulama Muda Muhammadiyah
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks
Masjid di Afghanistan Dibom Saat Shalat Jumat, Sedikitnya 62 Orang Tewas
Akbar Tanjung Komentari Sikap Politik Gerindra dan Demokrat Merapat ke Kubu Jokowi
Sulli: Perempuan yang Berani Memberontak terhadap Dunia K-pop
Polda Gelar Doa Bersama untuk Situasi Kamtibmas di Gorontalo
Polda Gorontalo Gelar Apel Kesiapsiagaan Jelang Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]