Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pilpres
Soal Kapolsek Pasirwangi, Ketum Pemuda Bravo 5: Diduga Ada Upaya Memecah Belah Polri
2019-04-02 15:19:53

Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz (kiri).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketum DPP Pemuda Bravo 5 Ali Fanser Marasabessy, mengatakan kicauan mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz diduga berupaya untuk memecah belah Polri.

Ia juga menyoroti Haris Azhar, yang diduga simpatisan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, berusaha menggiring opini publik bahwa Korps Bhayangkara tidak netral.

Diketahui, mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz menyatakan dirinya dan kapolsek-kapolsek lain di Kabupaten Garut, Jawa Barat mendapat perintah dari Kapolres Garut untuk menggalang dukungan kepada paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

"Harus diwaspadai dan patut diduga merupakan upaya sistematis dari para pendukung pasangan 02 untuk menciptakan opini publik bahwa kepolisian tidak lagi netral dan pada akhirnya memecah belah Korps Trunojoyo," ujar Ali, dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (2/4).

Ia menjelaskan nantinya opini ini kemudian akan digunakan untuk menyudutkan dan mendelegitimasi hasil Pilpres 2019, karena lembaga negara digunakan memenangkan paslon Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menurut Ali, upaya yang dilakukan Haris Azhar ini sejalan dengan pernyataan Amien Rais soal menggunakan people power jika Prabowo dicurangi dalam Pilpres 2019.

"Mereka ingin menyampaikan pesan kuat ke publik bahwa kalau Prabowo kalah atau Jokowi menang pasti karena kecurangan akibat lembaga negara tidak netral (atau berpihak ke Jokowi, - red). Ini sangat bahaya dan bisa menyebab benturan antar massa pendukung baik menjelang Pilpres 17 April maupun setelahnya. Ini juga dapat dikatakan sebagai upaya memecah belah Bangsa," katanya.

Ali juga menyebut penggiringan opini publik semacam itu adalah cara-cara kotor. Oleh karena itu, ia mengimbau agar hal tersebut dihentikan dan ditentang oleh publik.

Pemuda Bravo 5, lanjut Ali, mengajak organisasi-organisasi pemuda, mahasiswa, seniman, budayawan dan elemen yang Pro Demokrasi, Pro Kebhinnekaan dan Pancasila untuk selalu di garda depan bersama elemen lain.

"Untuk menyelamatkan bangsa ini dari perpecahan karena NKRI harga mati," tandasnya.(bh/amp)

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Serangan Kilang Minyak Arab Saudi: AS Sebut Data Intelijen Menunjukkan Keterlibatan Iran
Bedah Otak Anies Terkait Ibu Kota
Paripurna DPR Sepakat 19 Tahun Jadi Batas Usia Minimal Perkawinan
Selamat Jalan KPK...
Menkumham Yasonna Lantik Majelis dan Pengawas Notaris Periode 2019-2022
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]