Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
Siswono: Ada Sistem Nilai Yang Salah
Saturday 27 Apr 2013 15:45:50

Wakil ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI, Siswono Yudo Husodo.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI Siswono Yudo Husodo melihat ada sistem nilai yang salah di tengah masyarakat kita menyangkut kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan pejabat publik. Harusnya baik para anggota DPR atau pejabat penyelenggara negara lainnya mengundurkan diri saja bila sudah tersangkut tindak pidana, apalagi bila terindikasi korupsi.

Adalah ironis ketika anggota DPR yang melanggar hukum atau melanggar kode etik, malah dibela oleh fraksinya atau bahkan oleh partainya sendiri. Sanksi sosial sebenarnya lebih tepat untuk menghukum para pejabat publik termasuk anggota DPR.

“Saya lebih condong memperkuat sanksi sosial di masyarakat. Sementara di masyarakat kita sanksi sosial begitu rendahnya. Koruptor yang dermawan lebih dihormati di masyarakat. Jadi, ada sistem nilai yang salah,” katanya saat ditemui Parlementaria baru-baru ini di ruang kerjanya.

Anggota F-PG itu mengatakan, BK DPR yang mengawasi perilaku etik para anggota DPR sebenarnya tidak perlu bekerja keras bila sanksi sosial ini berjalan efektif. “Sebenarnya di negara-negara yang sudah beradab, tidak diperlukan ada BK. Di Inggris dan Amerika, BK itu praktis tidak bekerja, karena yang menghukum seorang politisi adalah dirinya sendiri. Apakah dia anggota DPR, menteri, gubernur, atau bupati. Kalau dia melakukan penyimpangan atau yang tidak patut dia sendiri mengundurkan diri.”katanya.

Kalau pun dia tidak mau mengundurkan diri, lanjut Siswono, mestinya fraksi atau partainya yang menghukum. Siswono lalu mencontohkan, Presiden Korsel langsung mengasingkan diri setelah ketahuan berperilaku tidak patut. Di negara-negara Eropa menteri yang ketahuan selingkuh langsung mengundurkan diri. Baru-baru ini Direktur CIA terlibat skandal juga langsung mengundurkan diri.

Di Indonesia, tambahnya, seorang koruptor keluar dari pengadilan masih bisa tertawa dan melambaikan tangan. Di luar negeri malu dan menutup dirinya. Dan politisi-politisi yang korup selalu mau membelokkan kriminal pidana korupsinya ke masalah politik dengan segala cara dan kelihaiannya.(mh/dpr/bhc/rby)

Share : |

 
Berita Terkait DPR RI
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
PP Muhammadiyah Usulkan BNPT Diganti Komisi
DPR dan Media Sebagai Mitra Pengawal Reformasi untuk Negeri
Rezim Jokowi 'Anti HAM', Semakin Represif Memukuli dan Menahan Mahasiswa Demo
Saksi Ahli Ungkap Hak Imunitas Advokat Sudah Sesuai Undang-Undang
Dua Hal Diprotes Dolfie Rompas pada Sidang Kedua PMH Dewan Pers
Pengurus Gereja Agustinus Rottie Terdakwa Pencabulan Divonis 5 Tahun akan Dikeluarkan DPO
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Dua Hal Diprotes Dolfie Rompas pada Sidang Kedua PMH Dewan Pers
Legislator Kecewa Harga Pangan Kembali Naik
Presiden Soeharto Menjadi Presiden Indonesia Dinilai Publik Paling Berhasil
AHY dan Sandi Bertemu, Demokrat Jajaki Peluang ke Koalisi Prabowo
Jatanras Ditreskrimum PMJ Tangkap 7 Tersangka Curas, 2 Pelaku Tewas
Ditlantas PMJ Melakukan Pemetaan Titik Rawan Kemacetan Salama Ramadhan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]