Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime     
 
Partai Gerindra
Sindir RY, Gerindra Ingatkan Bahaya DNA Koruptor di Bogor
2019-10-21 16:42:39

Ilustrasi. Drs. H Mulyadi, MMA sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra saat bersama Prabowo Subianto.(Foto: Istimewa)
BOGOR, Berita HUKUM - Kabupaten Bogor diduga sudah terjangkit 'virus' DNA koruptor. Menyindir mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin (RY) yang terjerat beberapa kasus korupsi, Partai Gerindra pun mengingatkan bahaya DNA koruptor di lingkungan Kabupaten Bogor.

Adalah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor), Mulyadi yang mengingatkan akan bahaya DNA koruptor di wilayah tersebut. Kata Mulyadi, Kabupaten Bogor harus diselematkan dari DNA koruptor.

"Artinya apa, tidak boleh dinasti yang mengendalikan kekuasaan itu adalah dinasti-dinasti yang tidak punya niat baik untuk bagaimana dia menjalankan tugas dan kewajiban amanah secara baik," ujarnya menjawab pertanyaan wartawan, di Jakarta, Senin (21/10/) soal dinasti RY yang disinyalir masih menggurita memimpin Kabupaten Bogor.

Penasihat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Barat ini menyebut, DNA koruptor itu sudah terbukti memiliki daya rusak yang luar biasa. "Dan kita membuang-membuang energi dan waktu. Yang seharusnya anggaran pembangunan bisa optimal, tapi gara-gara DNA koruptor, pembangunan hanya seremonial dan retorika saja," cetus komisaris utama Tunas Tambang Indonesia itu.

Loyalis Prabowo Soebianto ini memberi contoh yang sederhana. "Saya mengikuti pembangunan sarana dan prasarana di kampung saya di Jonggol. Ada gedung pemuda yang harus mengorbankan lapangan sepak bola. Kemudian, dibangun, katanya untuk gedung olahraga dan seterusnya dengan anggaran Rp 7 miliar, tapi sampai hari ini gedungnya masih terbengkalai. Padahal, lapangan bola itu dibutuhkan masyarakat," paparnya.

Lalu, sebutnya, ada lagi Masjid Nurul Taqwa di Jonggol mendaptkn dana hibah untuk direnovasi. "Ternyata kualitasnya kalau boleh saya bandingkan mendingan tidak usah direnovasi karena jadi mubazir. Belum lagi pembangunan trotoar dll.

Terakhir saya perjuangkan revitalisasi alun-alun waktu zaman Pak Aher (Gubernur Jabar Ahmad Heryawan) dapat Rp 15 miliar, anggaran bantuan provinsi masuk ke kabupten. Tapi, ternyata dana yang akan dialokasikan ke Jonggol sesuai dalam proposal hanya Rp 500 juta atau Rp 600 juta," ketusnya

Jadi, kritik Mulyadi, kalau tidak ada perencanaan dan niat baik untuk betul-betul membangun dan tidak terjebak seremonial atau atas nama anggaran, serapan, lebih baik diperhitungkan ulang. Ia pun prihatin dengan adanya berita-berita korupsi di Kabupaten Bogor selama ini.

Sebagaimana diketahui, mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin (RY) kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK. RY diduga kuat memalak/memeras para kepala dinas sebesar total Rp 9,8 miliar, padahal kakak Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin itu baru keluar dari penjara dalam kasus korupsi juga.

"Kalau hari ini, Kabupaten Bogor selalu saja diramaikan dengan berita-berita korupsi, maka masyarakat Bogor, baik yang selama ini tidak peduli maupun yang punya kepedulian, baik yang sudah menikmati atau pun malah apatis terhadap Kabupaten Bogor tentu harus merespon bahwa kekisruhan tentang berita-berita korupsi harus menyadarkan kita semua," ia mengingatkan.

Terkait bahaya DNA koruptor di Kabupaten Bogor, apakah masyarakat harus waspada, mencegah dan ikut mengawasi pembangunan di sana? Mulyadi mengiyakan.

Saat ditanya soal trah atau dinasti RY (Rachmat Yasin) yang di sinyalir masih menggurita memimpin Kabupaten Bogor, Mulyadi menegaskan, substansi kepemimpinan itu bukan terjebak misalnya pada dinasti. "Tapi, saya ingin, kepemimpinan itu diidentifikasi dengan niat dan kompetensi dari setiap pemimpin. Kalau misalnya satu dinasti itu betul-betul memiliki kompetensi, niat, dan semangat untuk memajukan daerah, saya senang dan malah mengapresiasi. Tapi, sebaliknya, kalau semangat dinasti itu hanya untuk melanggengkan kekuasaan dalam rangka menutupi borok generasi sebelumnya atau terus-menerus memeras sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu untuk kepentingan dinastinya, maka ini saya tentang. Makanya, saya bilang selematkan Kabupaten Bogor dari DNA korupator," tegasnya.

Pria yang pernah memimpin Partai Gerindra Jawa Barat ini menyatakan, tidak boleh lagi, Kabupaten Bogor dikelola secara amatiran. "Masyarakat Kabupaten Bogor harus buka diri, buka mata, buka hati. Jangan terjebak oleh pencitraan bahwa orang ini sudah hebat segala macam. Mungkin hebat untuk yang sudah menikmati atau pun terus menikmati. Tapi, kan, jauh lebih besar dari itu ternyata lebih banyak yang dikorbankan daripada yang menikmati," ungkapnya.

Mulyadi menilai, kepemimpinan di Kabupaten Bogor harus di-reset kembali. "Untuk para kadis (kepala dinas) harusnya di-reset lagi mindset pengabdiannya. Jangan jadi alat para kelompok tertentu sehingga kecurigaan saya jadi dua, apakah ketakutan dengan pihak-pihak tertentu itu atau jadi bagian yang menikmati kejahatan korupsi misalnya. Kan kita jadi curiga. Harusnya, mereka kembali pada sumpah jabatan bahwa mereka mengabdi pada masyarakat," tukasnya.

Mengenai DNA koruptor itu, Mulyadi tidak mengkhususkan pada Kabupaten Bogor saja. "Tapi, juga di daerah-daerah di Indonesia. Tidak di Kab. Bogor saja. Karena, kalau DNA koruptor terus dipelihara, maka pembangunan bisa berbahaya (terbengkalai)," kritiknya lagi.

Politisi muda Gerindra yang religius ini menambahkan, KPK adalah lembaga negara yang tidak mempunyai kepentingan apa pun selain menegakkan aturan main supaya setiap pejabat yang diberi amanah itu betul-betul bisa menjalankan tugas fungsi dan kewajibannya sesuai aturan main. "Tidak boleh lagi pejabat di Kabupaten Bogor memanfaatkan jabatan untuk kepentingan-kepentingan diri dan kelompoknya," tandasnya.

Mengapa demikian? Karena, terang Mulyadi, ujung-ujungnya yang dirugikan masyarakat. "Sebagai warga biasa maupun sebagai representasi atau wakil masyarakat Kabupaten Bogor, saya berharap, seluruh stakeholder Kabupaten Bogor menyadari situasi ini.

Supaya,Kita tidak lagi kehilangan waktu dan uang, dalam hal ini APBD baik dalam konteks pendapatan asli daerah maupun transfer dari pusat. Dan anggaran itu betul-betul harus digunakan dengan proporsional dan profesional serta dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya.(AGS/bh/sya)


 
Berita Terkait Partai Gerindra
 
Sindir RY, Gerindra Ingatkan Bahaya DNA Koruptor di Bogor
 
Sandiaga Uno Kembali ke Gerindra dan Tak Incar Posisi
 
Menang Gugatan Pengadilan, Mulan Jameela dkk Siap Menatap Senayan
 
Gerindra: Demi Indonesia, Prabowo Rela Dikecam karena Bertemu Jokowi
 
HUT Lampung Ke-55, Rahmat Mirzani Djausal: Saatnya Fokus Pembangunan Sumber Daya Manusia
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM
Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL
First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'
Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]