Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Dewan Pers
Sidang Perdana Gugatan ke Dewan Pers akan Disidang Hari ini
2018-05-09 06:45:35

Tampak Hence Mandagi Ketua Umum SPRI (ketiga kiri) dan Ketua Umum DPN PPWI Wilson Lalengke (pake Peci) serta Kuasa Hukum Dolfi Rompas, SH, MH (keempat kiri) secara resmi melayangkan gugatan terhadap Dewan Pers atas perbuatan melawan hukum di PN Jakarta Pusat.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadwalkan persidangan terhadap lembaga Dewan Pers atas gugatan yang diajukan Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) terkait atas pelanggaran kebijakan atau perbuatan melawan hukum (PMH) lembaga Dewan Pers atas Konstitusi Republik Indonesia dan UU No. 40 tahun 1999.

Sekedar informasi, Persidangan dilaksanakan hari ini, Rabu, (9/5/2018) jam 9.00 WIB. Dari jadwal persidangan gugatan perdata atas PMH Dewan Pers tertera dalam isi surat relaas dengan nomor 235/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, tertanggal 30 April 2018 itu ditandatangani oleh Jurusita Pengganti, Maulidiah Harahap, SH. SPRI dan PPWI adalah yang disebut penggugat nantinya akan melawan lembaga Dewan Pers yang disebut tergugat.

Dalam surat panggilan sidang ditujukan kepada Dolfie Rompas, SH, MH bersama empat anggota team advokat SPRI dan PPWI tersebut, disebutkan bahwa para pengacara ini diharapkan hadir mengikuti persidangan pertama antara kedua pimpinan organisasi SPRI dan PPWI, yang masing-masing diwakili Heintje Grontson Mandagie dan Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA sebagai penggugat melawan Dewan Pers sebagai tergugat.

"Gugatan kita terhadap Dewan Pers akan disidang di PN Jakarta Pusat.
Gerakan kita akan maksimal jika semua berpartisipasi hadir meberi penguatan dan meliput langsung di lokasi. Perjuangan ini untuk kepentingan teman-teman wartawan dan media. Jadi mohon dukungan kehadirannya. Terima kasih, Salam perjuangan. SPRI dan PPW," tulis Heintje Mandagie, sebagai Ketum SPRI by WA sebagaimana yang diterima pewarta, Selasa (8/5).

Sementara, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke mengatakan, "Saya menghimbau agar lembaga Dewan Pers jangan menghindar dari panggilan pengadilan yaa. Mereka harus berani menghadapi persidangan dan mempertanggungjawabkan dugaan PMH yang mereka lakukan dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak bijak, melanggar Konstitutsi, khususnya Pasal 28F UUD Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers," harap Wilson.

Sebagai tambahan informasi, SPRI dan PPWI membawa data segebok untuk melangsung persidangan gugatannya nanti.(tm/hm/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Dewan Pers
Tanggapan PPWI Nasional atas Pernyataan Dewan Pers terkait Wartawan akan Disertifikasi BNSP
Saksi Ahli: Peraturan Dewan Pers Melanggar Undang-Undang Pers
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum
Dewan Pers Digugat, Saksi Buktikan Kerugian Materil Kebijakan Dewan Pers
Penggugat Dewan Pers Serahkan Bukti ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Dana BOS Triwulan ke II 2019 Sudah Cair untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Dompet Dhuafa Benarkan 3 Tim Medis Serta 2 Mobil Diamuk Oknum Polisi
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Rekam Aksi Beringas Brimob Saat demo, Wartawan CNN Dianiaya
Korban Aksi 21/22 Mei, Anies Baswedan: Enam Orang Meninggal Dunia
Untitled Document

  Berita Utama >
   
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan
Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]