Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
Kasus Wanprestasi
Sidang Perdana Dugaan Kasus Wanprestasi Rp 22 Milyar Awang Ferdian Cawagub Kaltim
2018-05-23 10:04:41

Tampak suasana saat sidang Perkara perdata register nomor: 62/Pdt.G/2028/PN.Smda di Pengadilan Negeri Samarinda pada, Selasa (22/5).(Foto: BH /gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Dugaan kasus wanprestasi atas kewajiban membayar hutang senilai Rp 22 Milyar oleh Awang Ferdian Hidayat yang kini sebagai Calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Cawagub Kaltim) yang di laporkan Lanny V Taruli selaku Direktur PT. Optima Kharya Capital Securities melalui kuasa hukumnya Hermanto Barus, SH di Pengadilan Negeri Samarinda sudah memasuki tahap persidangan perdana.

Perkara perdata dengan register nomor: 62/Pdt.G/2028/PN.Smda pada, Selasa (22/5) memasuki sidang perdananya yang di pimpin oleh ketua majelis hakim Hery Haryanto, SH, Deky Felik Wagiju, SH dan Parmatoni, SH. Sedangkan terlapor Awang Ferdian Hidayat melalui Kuasa Hukumnya Nasri, SH dan Wanakara, SH yang berdomisili dari Jakarta.

Sidang perdana yang dilakukan sekitar pukul 13.00 Wita tersebut oleh Ketua Majelis Hakim Hery Haryanto, SH menunjuk Hakim Mediator Totto Purba, SH. Namun, sebelumnya meminta kedua penasihat hukum baik pelapor dan terlapor untuk bisa memilih hakim mediator.

Penasihat hukum termohon Wanprestasi yakni Nasir dan Manakara saat diminta komentarnya terkait kasus tersebut oleh pewarta BeritaHUKUM.com, keduanya mengelak untuk memberikan komentar, dan hanya menjawab singkat. "Maaf kami belum bisa berikan keterangan, masih lakukan mediasi," ujarnya, sambil berlalu meninggalkan gedung PN Samarinda.

Sementara, Hermanto Barus sebagai kuasa hukum dari penggugat Lanny P Taruli kepada pewarta mengatakan bahwa, mediasi yang dilakukan Hakim Toto Purba, SH dari pihak kuasa hukum termohon wanprestasi Awang Ferdian meminta jalan perdamaian untuk melakukan pembayaran, namun nilainya belum disebut karena menurut mereka dulunya sudah ada jalan damai, namun belum menemukan kata sepakat. Mereka minta sekali lagi dilakukan sidang mediasi yang di jadwalkan pada tanggal (6/6) mendatang, jelas Hermanto.

"Saya minta waktu 1 minggu untuk bisa menyelesaikannya, namun kuasa hukumnya minta sampai tanggal 6 Juni 2018 sekali lagi mediasi, mereka minta damai, namun nilainya tidak sebesar dalam gugatan," ujar Hermanto Barus.

Untuk diketahui bahwa, sebagaimana laporan kuasa hukum Lanny V Taruli menyebutkan bahwa Awang Ferdian Hidayat yang saat ini sebagai Cawagub Kaltim nomor urut 2 selaku tergugat merupakan nasabah pada PT. KSEI yang telah mengisi formulir pembukaan sub rekening Efek Perseroan pada PT. KSEI tertanggal tanggal 6 Maret 2017.

Selaku perantara pedagang efek telah melakukan atas saham - saham antara lain; saham ANTM sebanyak 150 lembar saham dari Rp 12.500 perlembar menjadi Rp 1.875.000.000.- saham PTRA sebanyak 2.500.000 lembar sajam dari 168 perlembar menjadi Rp 420.000.000,- serta saham TMPI sebanyak 2.200.000 lembar saham dari 3.413 perlembar menjadi 7.288.600.000,- dengan total sejumlah Rp 9.583.600.000,-

Sejak diajukan permohonan pembelian saham -saham dari tanggal 6 Maret 2017 hingga 8 Maret 2018 terkait dengan perjanjian pembukaan efek dengan total yang belum dibayar sebesar Rp 22.044.501.528. Utang Awang Ferdian selaku tergugat terus bertambah, tegas Hermanto dalam laporannya.(bh/gaj)

Share : |

 
Berita Terkait Kasus Wanprestasi
Gugatan Wanprestasi, Hakim Vonis Awang Ferdian Hidayat Bayar Utang Rp 22 Milyar
Kasus Ingkar Janji Awang Ferdian di PN Samarinda, Berujung Rumahnya Disita
4 Kali Mediasi Gagal, Sidang Kasus Wanprestasi Awang Ferdian Dilanjutkan
Dugaan Penipuan, Cawagub Kaltim Awang Ferdian Terancam Dilaporkan ke Mabes Polri
Dugaan Kasus Wanprestasi Cawagub Awang Ferdian akan Mengurangi Kepercayaan Masyarakat Pemilih
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Dirjen AHU: GRIPS Penting Bagi Notaris untuk Cegah TPPU
Kejari Barito Selatan Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan dan Jembatan MTU - Bengkuang
Badan Publik Wajib Berikan Informasi Kepada Masyarakat
5 Hal yang Kamu Dapatkan Saat Memesan Makanan di Restorasi Kereta Api
UU Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Perlu Direvisi
Polri Raih Penghargaan Predikat WBK dan WBBM 2018
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda
Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan
Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
E-KTP Diperjual Belikan, Mardani: Ini Kejadian Luar Biasa
Ketum PPAD Kiki Syahnakri Sebut Aksi Penembakan di Nduga Papua Melebihi Terorisme
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]