Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Kekerasan terhadap Wartawan
Sidang Dugaan Pencemaran Nama Baik Dituduhkan Kepada Wartawan Kembali Ditunda
2018-09-14 09:30:57

Ilustrasi. Tampak Ismail Novendra saat Aksi Damai Forum Wartawan Sumbar pada Rabu (12/9) menuntut pencabutan Pergub Sumbar No. 30 Tahun 2018.(Foto: Istimewa)
PADANG, Berita HUKUM - Sidang dugaan pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada Ismail Novendra, sebagai Pemimpin Umum dan penanggungjawab Koran Jejak News, kembali ditunda.

Sidang ke 21 itu dilaksanakan pada, Selasa (13/9) di Pengadilan Negeri Padang beragendakan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ditundanya persidangan untuk kedua kalinya ini disebabkan tidak siapnya rencana tuntutan yg akan dibacakan oleh JPU.

Syawaluddin Muhammad SH, MH salah seorang JPU didepan majelis hakim yang diketuai Syukri SH mengakui bahwa tuntutan tidak bisa dibacakan dipersidangan karena belum siap.

Majelis Hakim memberikan tenggang waktu untuk kedua kalinya hingga Kamis (20/9) depan dengan agenda yang sama yakni mendengarkan tuntutan JPU.

Sebelumnya, dua saksi ade charge juga telah dihadirkan penasehat hukum terdakwa yakni Rustam Fachri selaku ahli pers dewan pers dan Suryadi Yanuar.

Rustam Fachri yg memberikan keterangan pada Selasa (14/8) lalu selaku ahli pers mengatakan bahwa berita yg dimuat koran Jejak News yang menjadi pokok persoalan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah itu adalah merupakan produk jurnalis.

Ahli pers juga mengatakan bahwa wartawan yg belum ikut Uji Kompetensi Wartawan (UKW) tetap diakui sebagai wartawan selagi yang bersangkutan masih bekerja sesuai UU Pers No. 40/1999 dan kode etik jurnalistik.

Sebelumnya Suryadi Yanuar juga dihadirkan pada sidang Selasa (28/8) lalu sebagai saksi ade charge. Dlm keterangannya, saksi mengatakan bahwa Kapolda Sumbar benar telah menelpon terdakwa pada 18 Agustus 2017.

Dalam pembicaraan itu, sekilas terdengar oleh saksi bahwa terdakwa mempertanyakan tentang hubungan kekeluargaan antara Afrizal Djunit dengan Kapolda Sumbar.

Saksi juga mengatakan bahwa tidak ada terdengar nada keras dan perdebatan antara terdakwa dan Kapolda Sumbar.

Dihadapkannya Ismail Novendra sebagai terdakwa di pengadilan Negeri Padang terkait pemberitaan di Koran Jejak News pada Agustus 2017 lalu.
Pemberitaan tersebut berbuntut dilaporkannya Ismail selaku Penanggungjawab dikoran Jejak News oleh Afrizal Djunit ke Polda Sumbar dan menetapkan Ismail sebagai tersangka

Setelah penyidik Polda Sumbar menetapkan Ismail sebagai tersangka, Dewan Pers langsung bereaksi dan mengeluarkan pendapat melalui suratnya.

Dalam surat tertanggal 9 Oktober 2017 nomor 555/DP/K/X/2017 tersebut dinyatakan bahwa pemberitaan yang dilakukan Jejak News terkait PT. Bone mitra Abadi sengketa pemberitaan pers. Oleh sebab itu penyelesaiannya harus melalui dewan pers(rls/mdp/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Kekerasan terhadap Wartawan
Sidang Kasus Pemred Harian Berantas di PN Pekanbaru Kembali Ditunda, Saksi Bupati Bengkalis Kabur
Sidang Dugaan Pencemaran Nama Baik Dituduhkan Kepada Wartawan Kembali Ditunda
Ketua Komisi I DPR: Tugas Jurnalistik Wartawan Harus Dilindungi
Fadli Zon Meminta Komnas HAM Ungkap Kematian Wartawan Yusuf di Lapas
Wartawan Tewas di Lapas, SPRI Desak Komnas HAM Bentuk Tim Pencari Fakta dan Libatkan Pers
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Direktorat Hukum Bakamla RI Tingkatkan Kapasitas Personel di Bidang Perundang-Undangan
Museum Basoeki Abdullah akan Gelar Pameran Lukisan dari 19 Perupa
Polisi Menangkap 2 Tersangka Penjual Obat Keras Berbagai Merk 15.367 Butir
Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun
Tommy Soeharto: KIBLAT Harus Lebih Menyapa Masyarakat Bawah dengan Bakti Sosialnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun
Terkait Laporan NasDem, Otto Hasibuan Bersama 720 Pengacara Bergabung Mendukung Rizal Ramli
Ada 17 Poin Pakta Integritas Ijtima Ulama II Ditandatangani Prabowo Subianto
Pemuda Muhammadiyah Tantang Sandiaga Uno Hadirkan Perubahan Ekonomi
Babak Baru Politik Kardus, Pengamat: Untuk Menjerat Mahar Politik, UU Harus Punya Pasal Serius
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]