Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus E-KTP
Setya Novanto 'Ditantang' Ungkap Peran Puan dan Anas di Kasus e-KTP
2018-02-10 06:23:39

Ilustrasi. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi sikap Setya Novanto (Setnov) jika mau membongkar keterlibatan sejumlah pihak dalam skandal korupsi pengadaan e-KTP. Termasuk peran mantan Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani dan mantan Ketua Fraksi Demokrat, Anas Urbaningrum dalam perkara yang diduga merugikan negara senilai Rp 2,3 triliun itu.

Saat proyek e-KTP 2011 bergulir, diketahui Fraksi PDIP dipimpin Puan dan Ketua Fraksi Partai Demokrat dijabat Anas Urbaningrum yang kemudian digantikan Jafar Hapsah. Keterbukaan Novanto diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk penanganan perkara e-KTP.?

?"Kalau memang misalnya Setnov buka peran pihak lain termasuk misal ketua fraksi yang mungkin pernah berinteraksi dengan Setnov di DPR maka tentu akan positif untuk penanganan perkara ini," ucap ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/1).

Peran Puan diharapkan diungkapkan Novanto saat proses persidangan berlangsung, seperti ketika mantan Ketum Partai Golkar itu membeberkan adanya dugaan aliran dana bancakan e-KTP ke Ganjar Pranowo.? "Dengan catatan hal itu disampaikan di proses hukum baik di persidangan atau penyidikan," tutur Febri.

KPK sendiri nantinya tinggal mencari bukti pendukung untuk menentukan langkah hukum jika Novanto melakukan hal tersebut.? "Itu lebih mengikat dan bisa telusuri lebih lanjut, meski KPK harus cek kesesuaian bukti dengan yang lainnya," tandas Febri.

KPK sebelumnya menjanjikan akan mendalami pengakuan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengaku melaporkan perkembangan proyek e-KTP ke Ketua Fraksi PDIP. Saat proyek tersebut bergulir, Ganjar merupakan Wakil ketua Komisi II DPR Fraksi PDIP.

KPK memang tak pernah sekalipun meminta keterangan mantan Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharanisejak penanganan kasus e-KTP bergulir. Sementara mantan Ketua Fraksi lain, seperti Anas Urbaningrum, Jafar Hapsah dari Demokrat, serta Setya Novanto dari Partai Golkar telah berkali-kali diperiksa KPK.? Lembaga antikorupsi diketahui hanya memeriksa empat kader PDIP ketika itu yakni Ganjar Pranowo, Arif Wibowo, Yasonna H Laoly, dan Olly Dondokambey.

Dalam dakwaan Jaksa KPK terhadap Irman dan Sugiharto sejumlah politikus disebut turut diperkaya dari proyek e-KTP. Termasuk empat politikus PDIP itu.

Selain para politikus, ?dakwaan Jaksa KPK terhadap Irman dan Sugiharto juga menyebutkan sejumlah partai politik yang turut diperkaya. Yakni, diduga mengalir Rp 150 miliar ke Golkar, Rp 150 miliar ke Demokrat, dan Rp 80 miliar ke PDIP. Sementara partai-partai lain turut diperkaya senilai Rp 80 miliar.(rt/jurnas/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Kasus E-KTP
Setya Novanto: Puan Maharani dan Pramono Anung 'Terima US$500.000', PDIP Membantah
Setya Novanto 'Ditantang' Ungkap Peran Puan dan Anas di Kasus e-KTP
Ganjar: Saya Tidak Pernah Menyeret Mbak Puan dan Menteri Yasonna di KTP-El
Pernyataan SBY Terkait Tuduhan Kasus Program E-KTP
Kasus E-KTP, Setya Novanto Tidak Mau Jadi Penyebar Fitnah
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Muhammadiyah dalam Amalnya Tidak Berpikir Untung Rugi
Gubernur Anies Baswedan Bertemu Presiden Turki di Istanbul
Ibu Negara Iriana Melepas Peserta Lomba Kartini Run 2018
Ahli Ekonomi Ichsanuddin Noorsy: Holdingisasi BUMN Harus Penuhi Syarat
PD Sindir PDIP: Dulu BBM Naik Sampai Nangis-nangis!
Prajurit TNI dan Polri Jangan Menyakiti Hati Rakyat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Gubernur Anies Baswedan Bertemu Presiden Turki di Istanbul
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing
Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum
Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu
Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA
Amien Rais Disebut 'Politikus Comberan', PAN Kesal dan Angkat Bicara
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]