Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
PDIP
Setahun Kinerja Anies Baswedan, F-PDIP DKI Jakarta: Keberpihakan Rakyat Kecil Masih Sebatas Seolah-olah
2018-10-15 20:08:35

Tampak Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta saat menyampaikan rilis 'Apa kabarnya setahun program unggulan Gubernur Anies Baswedan, Senin (15/10).(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencatat 6 poin penting yang perlu digarisbawahi terkait kinerja pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan 6 poin penting yang berhubungan dengan program unggulan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Anies Baswedan - Sandiaga Uno itu dirasa belum menyentuh dan memberikan manfaat bagi kepentingan serta kebutuhan sosial ekonomi warga masyarakat DKI Jakarta, bahkan kinerja Pemprov dinilai mengalami kemunduran dibandingkan sebelumnya.

"Menjelang setahun kinerja Anies-Sandi, keberpihakan kepada rakyat kecil masih dalam batas seolah-olah," kata Gembong dalam konferensi pers 'Setahun Anies-Sandi Memimpin Jakarta', di kantor Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta, Senin (15/10).

Sementara, Dwi Rio Sambodo selaku Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta memaparkan 6 poin mengenai 'Apa kabarnya setahun program unggulan Gubernur Anies Baswedan?', diantaranya yakni terkait program-program OK OCE.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menyoroti tentang target OK OCE yang belum terpenuhi.

"Program-program OK OCE Gubernur Anies Baswedan gagal total dan tidak mencapai targetnya," tuding Rio, membacakan rilis tertulis tersebut

Kedua, lanjut Rio, program OK-OTrip yang selama ini berjalan menyimpan segudang kendala. Dan ketiga, PDI Perjuangan menganggap program DP nol persen hanya untuk kalangan masyarakat yang mampu. Artinya tidak ada rumah untuk warga miskin.

Keempat, terkait program tak jelas naturalisasi sungai. Kelima, program penggunaan Becak yang kontroversi.

Sehingga Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta menilai kinerja program unggulan Anies-Sandi mengalami kemunduran.

"Kehadiran Aparatur tidak lagi berwibawa seperti sebelumnya, sehingga kepercayaan masyarakat pun mengalami penurunan," pungkasnya.(bh/amp)

Share : |

 
Berita Terkait PDIP
Sambut 90 Tahun Hari Sumpah Pemuda, PDI Perjuangan Gelar Kegiatan "Satu Indonesia Kita" untuk Anak Muda
Setahun Kinerja Anies Baswedan, F-PDIP DKI Jakarta: Keberpihakan Rakyat Kecil Masih Sebatas Seolah-olah
Politisi Gerindra Minta Megawati Soekarnoputri Pertanggungjawabkan Pidato Hina Islam
Risma Tegaskan Tidak Jadi Jurkam Ahok-Jarot
Keluarnya Boy Sadikin Bisa Dipolitisir Lawan Politik Ahok
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Dosen UI: Jika Sebar Hoaks, Tokoh Agama Paling Berdosa
Mulai Besok Jalur 10 Stasiun Kereta Manggarai Bakal Ditutup Selama 45 Hari
HMPI: Hoaks Buat Netizen Lebih Hebat dari Quraish Shihab
Guntur Romli: Hoaks Sebabkan Kualitas Demokrasi Turun
Abdul Basyid Has: Pemkot Batam Harus Tunjukan Komitmen Berantas Korupsi, Bukan Sebaliknya.
Sumdaling PMJ Menangkap 6 Tersangka 'dokter' Penyunting Gas Oplosan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan
Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019
LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks
Polri Siap Meluncurkan Gebrakan Milenial Road Safety Festival Guna Menekan Angka Kecelakaan
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]