Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Sri Lanka
Serangan di Sri Lanka: 'Jaringan internasional' Diduga Terkait Dengan Pengeboman
2019-04-24 06:10:36

Warga yang tinggal di dekat gereja keluar dari rumah setelah aparat keamanan berusaha mengendalikan mobil van sebelum meledak di Kolombo pada Senin (22/4).(Foto: AFP)
SRI LANGKA, Berita HUKUM - Serangkaian pengeboman yang menyebabkan 290 orang meninggal dunia dan 500 lainnya luka di Sri Lanka pada Minggu (21/4) dilakukan atas bantuan jaringan internasional, kata para pejabat.

Pemerintah menuding kelompok garis keras setempat yang tidak terkenal, National Thowheed Jamath, meskipun sejauh ini tak satu pihak pun mengaku bertanggung jawab atas pengeboman di sejumlah gereja dan hotel tersebut.

Menteri Kesehatan yang merangkap sebagai juru bicara kabinet, Rajitha Senaratne, mengatakan pihak berwenang Sri Lanka telah diberi informasi tentang ancaman dari National Thowheed Jamath dua minggu sebelum serangan.

Namun, lanjutnya, peringatan itu tidak diteruskan kepada Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe, atau pun kepada kabinet. Wickremesinghe mengakui pihak keamanan "mendapat informasi" tetapi tidak menindaklanjuti informasi itu.

Lebih lanjut ia mengatakan pihak berwenang meyakini para pelaku menerima bantuan dari jaringan di luar Sri Lanka.

"Kami tidak meyakini serangan-serangan itu dilakukan oleh satu kelompok orang yang terkungkung di negara ini," jelasnya seraya menambahkan, "Ada jaringan internasional, tanpa jaringan itu serangan-serangan tersebut tidak akan berhasil."

Dalam keterangannya, kantor presiden menyebutkan bahwa Presiden Maithripala Sirisena akan meminta bantuan negara-negara lain untuk melacak kaitan jaringan internasional dengan para pelaku.

"Laporan intelijen menunjukkan bahwa organisasi-organisasi teroris asing berada di belakang teroris lokal. Oleh karena itu, presiden akan meminta bantuan negara-negara asing."

Para korban: Dari tiga anak miliarder Denmark hingga juru masak terkenal

Sebagian besar korban serangan bom di Sri Lanka adalah warga setempat, namun dari setidaknya 290 korban meninggal, beberapa di antaranya adalah warga asing.

Dari pantauan warga asing, diplomat di kedutaan besar Indonesia di Kolombo, Lia Kartika Sari, kepada BBC News Indonesia mengatakan, "Sejauh ini kami tidak menerima laporan soal korban dari Indonesia."

Warga asing yang menjadi korban termasuk tiga anak miliarder Denmark, Anders Holch Povlsen.

Keluarga korbanHak atas fotoEPA
Image captionAnggota keluarga korban serangan bom di Kolombo menunggu untuk mendapatkan kabar kapan mereka bisa menerima jenazah korban.

Juru bicara Povslen membenarkan bahwa ketiga anaknya meninggal dalam serangan. Ia menolak memberikan rincian lebih jauh.

Salah satu anak Povslen beberapa hari lalu mengunggah foto bersama dua saudaranya di Instagram dengan informasi lokasi Sri Lanka.

Pesan-pesan yang ditinggalkan di unggahan ini antara lain menyebutkan, "Untuk Alma, Alfred dan Agnes, semoga beristirahat dengan tenang."


 
Berita Terkait Sri Lanka
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
SOKSI Dukung Airlangga Hartarto Memimpin Kembali Partai Golkar Periode 2019-2024
Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM
Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL
First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'
Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]