Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Sri Lanka
Serangan di Sri Lanka: 'Jaringan internasional' Diduga Terkait Dengan Pengeboman
2019-04-24 06:10:36

Warga yang tinggal di dekat gereja keluar dari rumah setelah aparat keamanan berusaha mengendalikan mobil van sebelum meledak di Kolombo pada Senin (22/4).(Foto: AFP)
SRI LANGKA, Berita HUKUM - Serangkaian pengeboman yang menyebabkan 290 orang meninggal dunia dan 500 lainnya luka di Sri Lanka pada Minggu (21/4) dilakukan atas bantuan jaringan internasional, kata para pejabat.

Pemerintah menuding kelompok garis keras setempat yang tidak terkenal, National Thowheed Jamath, meskipun sejauh ini tak satu pihak pun mengaku bertanggung jawab atas pengeboman di sejumlah gereja dan hotel tersebut.

Menteri Kesehatan yang merangkap sebagai juru bicara kabinet, Rajitha Senaratne, mengatakan pihak berwenang Sri Lanka telah diberi informasi tentang ancaman dari National Thowheed Jamath dua minggu sebelum serangan.

Namun, lanjutnya, peringatan itu tidak diteruskan kepada Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe, atau pun kepada kabinet. Wickremesinghe mengakui pihak keamanan "mendapat informasi" tetapi tidak menindaklanjuti informasi itu.

Lebih lanjut ia mengatakan pihak berwenang meyakini para pelaku menerima bantuan dari jaringan di luar Sri Lanka.

"Kami tidak meyakini serangan-serangan itu dilakukan oleh satu kelompok orang yang terkungkung di negara ini," jelasnya seraya menambahkan, "Ada jaringan internasional, tanpa jaringan itu serangan-serangan tersebut tidak akan berhasil."

Dalam keterangannya, kantor presiden menyebutkan bahwa Presiden Maithripala Sirisena akan meminta bantuan negara-negara lain untuk melacak kaitan jaringan internasional dengan para pelaku.

"Laporan intelijen menunjukkan bahwa organisasi-organisasi teroris asing berada di belakang teroris lokal. Oleh karena itu, presiden akan meminta bantuan negara-negara asing."

Para korban: Dari tiga anak miliarder Denmark hingga juru masak terkenal

Sebagian besar korban serangan bom di Sri Lanka adalah warga setempat, namun dari setidaknya 290 korban meninggal, beberapa di antaranya adalah warga asing.

Dari pantauan warga asing, diplomat di kedutaan besar Indonesia di Kolombo, Lia Kartika Sari, kepada BBC News Indonesia mengatakan, "Sejauh ini kami tidak menerima laporan soal korban dari Indonesia."

Warga asing yang menjadi korban termasuk tiga anak miliarder Denmark, Anders Holch Povlsen.

Keluarga korbanHak atas fotoEPA
Image captionAnggota keluarga korban serangan bom di Kolombo menunggu untuk mendapatkan kabar kapan mereka bisa menerima jenazah korban.

Juru bicara Povslen membenarkan bahwa ketiga anaknya meninggal dalam serangan. Ia menolak memberikan rincian lebih jauh.

Salah satu anak Povslen beberapa hari lalu mengunggah foto bersama dua saudaranya di Instagram dengan informasi lokasi Sri Lanka.

Pesan-pesan yang ditinggalkan di unggahan ini antara lain menyebutkan, "Untuk Alma, Alfred dan Agnes, semoga beristirahat dengan tenang."

Share : |

 
Berita Terkait Sri Lanka
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
DPR RI: Kinerja Mentan Amran Terbaik
Soal Pelaku Kejahatan Lintas Negara, Pemerintah Kabulkan Permohonan Ekstradisi Hongkong
Api Dalam Sekam, Jokowi Butuh Staf Khusus Bidang Aceh
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi
DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Ajak Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]