Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Kriminal    
 
Jakarta
Sepeda Motor Dilarang Melintas JLNT Tanah Abang - Kampung Melayu
2018-07-11 16:44:13

JAKARTA, Berita HUKUM - Jalan Layang Non Tol (JLNT) yang menghubungkan Tanah Abang Kampung Melayu tidak diperkenankan untuk sepeda motor. Ada plang simbol sepeda motor dicoret, yang menandakan sepeda motor dilarang melintas di JLNT tersebut.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf menyampaikan hal pelarangan bagi sepeda motor untuk melintas di Jalan Layang Non Tol, banyak dilanggar bagi penggunan sepeda motor.

"Sudah jelas ada plang larangan bagi sepeda motor, namun hal itu tidak digubris oleh para pemotor. Permasalahan ini terus berulang hingga sekarang," ujar Yusuf, Rabu (11/7).

Menurut Yusuf, pada Selasa sore (10/7) memantau kondisi lalu lintas di JLNT yang terkenal dengan sebutan JLNT Kuningan itu. "Tidak ada toleransi lagi. Saya tegaskan diberi tindakan yang tegas untuk pelanggar," katanya.

Yusuf menegaskan, JLNT dikhususkan untuk kendaraan mobil. Itu artinya, motor dilarang melintas. Para pemotor cenderung melintas, karena tidak dijaga oleh petugas.

"Kalau begitu kan membahayakan diri sendiri. Ini demi keselamatan untuk para pengendara motor. Jangan karena tidak ada polisi, terobos JLNT," terangnya.

Sementara itu, Kasubdit Pembinaan dan Penegakkan Hukum (Bin Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto menyatakan, tiap hari petugas disiagakan di JLNT untuk menindak pemotor yang nakal. Dia mengatakan, data pemotor yang melanggar pada pekan lalu, 30 Mei - 7 Juli, ada 490 pelanggar.

Dari angka tersebut, dia merinci jumlah barang bukti yang disita oleh petugas. Yakni, 336 SIM dan 154 STNK.

Regulasi berupa UU Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 yang tertulis serta denda yang mencekik kantong, sepertinya tidak cukup membuat pelanggar jerah. Sepeda motor masih banyak yang melintasi JLNT.

Jika berdasar UU, para pelanggar bisa dijerat dengan pasal 287 ayat 1 dan 2. Dari pasal tersebut diterangkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah, yang diisyaratkan dengan rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas dapat dipidana dengan kurungan. Yakni paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.(bh/as)

Share : |

 
Berita Terkait Jakarta
Ferry Batara Dorong Sinergi Pemkot Depok dengan Pemerintah Daerah Sekitar
Gubernur Anies Enggan Bisniskan Jalan Umum, Kebijakan Jalan Berbayar ERP Terancam Gagal
DKI Jakarta Siap Integrasikan Moda Transportasi dengan Jabar dan Banten
Gubernur Anies Pastikan Pantai Kita dan Pantai Maju Terbuka Jalasena untuk Warga
Gubernur Anies Dapat Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya 2018
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Terdakwa Jual Makanan Luar Negeri Tanpa Izin Dihukum Percobaan, Jaksa Pikir-Pikir
Komisi VII Pertanyakan Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang pada KLHK
Penanganan Bencana Alam Dinilai Lambat
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
22 Pucuk Pistol Air Gun Diamankan Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok
Harimau Jokowi Layangkan Gugatan Perdata kepada Prabowo terkait Selang Cuci Darah RSCM
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan
Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019
LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks
Polri Siap Meluncurkan Gebrakan Milenial Road Safety Festival Guna Menekan Angka Kecelakaan
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]