Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Media
Seluruh Wartawan Media Online di Kaur Mendesak Dinas PMD Kaur untuk Bersikap Adil
2019-02-26 13:26:57

Tampak saat kunjungan seluruh wartawan media online yang ada ada di kabupaten Kaur mendatangi kantor Dinas PMD, Kaur.(Foto: BH /aty)
KAUR, Berita HUKUM - Seluruh wartawan media online dari berbagai media yang bertugas di kabupaten Kaur dengan kompak melakukan aksi dengan mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk menuntut keadilan, agar dapat merealisasikan pembagian dana publikasi disetiap kegiatan dari Dana Desa tahun 2019 dapat menjadi adil pembagiannya, yakni 50 persen (%) untuk media online dan 50% untuk media cetak.

Menurut Rozi sebagai perwakilan dari media online menegaskan bahwa, tuntutan dari rekan-rekan ini adalah, agar Dinas PMD merealisasikan sila ke 5 dari Pancasila; yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

"Artinya kegiatan publikasi disetiap kegiatan Dana Desa tersebut harus dibagi dengan adil, kalau merujuk dari kegiatan tahun 2018 yang lalu hanya dimonopoli oleh koran harian saja. Sementara media online hanya gigit jari, sementara Dinas PMD sebagai SKPD yang mengusulkan ke Pemerintah Daerah untuk dilanjutkan ke DPRD sangat tidak berkeadilan," tegas Rozi, Selasa (26/2).

Sementara, Kepala Dinas PMD, Asmawi,SH sangat merespon kedatangan rekan-rekan wartawan media online tersebut, untuk mengharapkan pembagian publikasi ditingkat Dana Desa 2019 untuk 50% media online dan 50% media cetak.

Namun Asmawi menambahkan, pihak Dinas akan melakukan tindakan sesuai prosedur , mengingat saat ini pengesahan kegiatan 2019 ini belum disahkan.

"Silakan pihak rekan-rekan untuk melayangkan surat ke Pemerintah Daerah secara resmi agar kita cepat proses permohinan itu sebelum ketuk palu dilakukan DPRD Kabupaten Kaur," jelas Asmawi.

.Asmawi juga menambahkan, secara pribadi sangat setuju dari tuntutan untuk keadilan ini, karena tidak ada keuntungan secara ekonomi buat saya terkait publikasi di Dana Desa ini," tegas Asmawai lepada para Wartawan media online tersebut,(bh/aty)

Share : |

 
Berita Terkait Media
Ketum PPWI: Dewan Pers Sedang Mengalami Delusi Akut
FPII: Ketua Dewan Pers Tak Paham UUD 45 dan Pancasila, Kredibilitasnya di Pertanyakan
Mandagi: Dewan Pers Khianati Perjuangan Kemerdekaan Pers
Mahasiswa Hukum UBK Lakukan Penelitian di PPWI terkait UKW
Tokoh Idola dan Sihir Media
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Jampidsus Godok Standarnisasi Penanganan Perkara Pidana Pajak
PKS: Pemindahan Ibu Kota RI untuk Pemerataan Kurang Tepat
Walikota Surabaya Tri Rismaharini: Warga Papua, Maafkan Kami
Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat
Heri Gunawan: RAPBN Harus Berjalan Tepat Sasaran
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat
Polda Metro Jaya Musnahkan Sabu 71,8 Kg dan 15.326 Butir Ekstasi, Kasus Juni-Agustus 2019
AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR
Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Mendalam
PAN Siap Ikuti Langkah PKS sebagai Oposisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]