Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
KPU
Selain KPU, Institusi Lain Dihimbau Tidak Ikut Menghitung Suara
2018-01-13 06:52:41

Ilustrasi. Suasana Penghitungan suara di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Dalam.(Foto: BH /gaj)
JAKARTA, Berita HUKUM - Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelanggara Pemilu, dihimbau untuk tidak ikut menghitung perolehan suara pilkada dan pemilu. Ini untuk menghindari kecurangan dan masuknya kepentingan penguasa dan instusi lain dalam mengatur Pilkada dan Pemilu.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria saat mengikuti Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu di Ruang Pansus B Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1).

Ia mengindentifikasi bahwa ada institusi lain selain penyelenggara pemilu ikut menghitung suara. Padahal, itu bukan wilayah kerjanya. Riza menyebut Direktorat Kesbangpol, Kemendagri kerap sibuk ikut menghitung hasil perolehan suara pemilu dan pilkada.

"Selama ini Kesbangpol masih ikut menghitung suara hasil pemilu dan pilkada. Jadi seperti di zaman Orba saja. Itu terus terjadi hingga sekarang. Bahkan hasil perhitungannya bisa lebih hebat daripada KPU dan Bawaslu. Seharusnya kita hormati lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP. Berilah kepercayaan sepenuhnya pada penyelenggara pemilu ini untuk melaksanakan tugasnya termasuk menghitung hasil suara. Mendagri harus melarang Kesbangpol untuk tidak perlu ikut-ikutan menghitung," seru politisi Partai Gerindra ini.

Riza juga menyerukan kepada TNI, Polri, Lembaga Sandi, termasuk BIN untuk tidak ikut menghitung perolehan suara. Bila ada yang ingin tahu hasil perhitungan suara sebaiknya bertanya langsung kepada KPU.

"Dengan netralitas yang diusung Kapolri, saya berharap dalam pilkada dan pemilu ke depan tidak perlu lagi ikut menghitung suara. Institusi mana pun di luar KPU dilarang melakukan rekapitulasi suara. Yang ingin tahu hasilnya datang ke KPU," kata politisi dari Jabar III itu.(mh/sc/DPR/bh/sya)



Share : |

 
Berita Terkait KPU
Fadli Zon Sarankan KPU Prioritaskan Masyarakat Belum Masuk DPT
KPU Optimis, Pemilu Siap Diselenggarakan
Ada 60 TPS Sulit Dijangkau, KPU Kaur Lakukan Analisis Giografis TPS untuk Pemilu 2019
Penomoran PKPU Sebatas Administrasi
PKPU Dapil dan Logistik Mulai Dibahas di DPR
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal
Defisit BPJS Kesehatan Harus Diselesaikan Secara Komprehensif
Kanada Bebaskan Putri Pendiri Huawei, Proses Ekstradisi Tetap Berjalan
FOKAN Minta Para Capres-Cawapres 2019 Serius Canangkan Program P4GN
Jelang Pemilu 2019, Politik Identitas, Radikalisme dan Terorisme Berpotensi Ganggu Stabilitas NKRI
Soal Ruas Jalan Papua, Natalius Pigai: Janganlah Diam.. Saya Tunggu Respos Istana, Bukan Orang Politik dan TimSes!
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal
Kapolda Metro Jaya Memerintahkan untuk Ungkap Pelaku Anarkis di Polsek Ciracas
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda
Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan
Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]