Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres
Sebut Ada Kecurangan Massif, Fahri Hamzah: Kita Harus Serius dan Bersatu
2019-04-20 07:09:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku telah menerima bukti-bukti kecurangan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Menurutnya, ada dua modus dalam kecurangan massif tersebut.

Hal itu disampaikannya melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, @Fahrihamzah, Jumat (19/4).

"Saya menerima gambar, video dan file kecurangan yang cukup massif. Modusnya ada dua," tulis Fahri.

Fahri menjelaskan, dua modus itu berupa kecurangan manual dan kecurangan digital. Kecurangan manual, sebutnya, dilakukan secara bertahap mulai pra TPS, di TPS dan pasca TPS.

"Kecurangan digital sungguh luas, mulai dari cyberwar sampai pembajakan," lanjutnya merujuk pada modus kecurangan kedua.

Untuk itu, ia mengimbau kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) dan Komisi Pemuilihan Umum (KPU) untuk tidak tinggal diam menghadapi kecurangan-kecurangan itu.

"Kita harus serius dan bersatu," tegas Fahri.

"Ongkos penyelenggaran pemilu ini besar Sekali. Saya percaya @KPU_ID @bawaslu_RI dan @DKPP_RI dapat menyewa admin dan personel yang bekerja 24 jam dengan shift sehingga seluruh dinamika masyarakat melalui media massa dan media sosial bisa ditanggapi. Lakukanlah sekarang!"

"Niat kita, membantu penyelenggara pemilu. Dalam hal ini @KPU_ID @bawaslu_RI yg pertama dalam sejarah menyenggarakan pemilu se-massif ini. Mereka harus bicara lebih banyak dari temuan masyarakat dan mereka harus hadir di seluruh tempat yg ditemukan kejanggalan dan kecurangan."

"Saya berharap media masa khususnya TV yg ditonton oleh masyarakat paling banyak. Jangan sibuk membahas QC, sibuk lah klarifikasi kecurangan yang menggagu dan menjadi perhatian besar masyarakat. Fasilitasi-lah @KPU_ID @bawaslu_RI untuk menjelaskan kecurangan yang ada."

"Jangan lupa bahwa kecurangan pra TPS juga mempengaruhi QC, kecurangan pra TPS dan kecurangan TPS adalah upaya memasukkan data yang curang ke dalam sistem pemilu. Itu juga yg dimasukkan ke data QC. Maka kecurangan ini harus mendapat perhatian utama @bawaslu_RI dan @KPU_ID."

"Kepada @KPU_ID @bawaslu_RI @DKPP_RI dan pihak yang berkepentingan. Lihatlah data di bawah ini, silahkan verifikasi dan jawab, agar rakyat tenang. Hadirlah melalui media massa dan media sosial. Kalian dibayar untuk itu. Ayo tenangkan masyarakat. Plis!"

"Tapi, ketidaksesuaian data di @KPU_ID tetap mendatangkan tanda tanya besar, bagaimana semuanya bisa terjadi? Bukankah mereka direkrut sejak lama? Bukankah KPU daerah digaji baik? Bukankah mereka sudah dilatih? Siapa yg menginvestigasi kalau ada kesengajaan curang?"

"Untuk ketenangan masyarakat, sebaiknya ada audit @bpkri dengan tujuan tertentu, yaitu melacak metode pelaporan data yang dilakukan oleh petugas KPU daerah ke @KPU_ID . Sebenarnya audit ini akan lebih bagus jika merupakan permintaan panitia angket @DPR_RI . #DemiBangsa"

"Ke depan, kita harus mendisain sistem pemilu yang sejak awal sudah dapat melacak segala potensi curang dan kekacauan. Pemilu 2019 harus di-evaluasi total. Kekacauan yang terjadi tidak bisa kita anggap kecil. Kita harus berani bermimpi untuk sebuah pemilu yang ideal 2024."

"Semakin nonton ini,
Makin emosi rasanya.
Mana petugas yg digaji pakai uang negara itu ya! Kecurangan kok ditonton." pungkasnya.(RMOL/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Status Anak Perusahaan BUMN: Adalah BUMN
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Baleg DPR Harapkan Keseriusan Pemerintah Bahas Undang-undang
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]