Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Kementerian Pertanian
Sebaran Kartu Tani Jadi PR Bagi Kementan
2019-09-03 03:09:55

Ilustrasi. Kartu Tani.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kartu Tani yang pertama kali diluncurkan pemerintah pada tahun 2016 dimaksudkan untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan yang bertujuan untuk bagi kesejahteraa petani. Namun pada perjalanannya, capaian sebaran Kartu Tani masih sangat sedikit sekali. Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah, terutama Kementerian Pertanian.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Panja Kartu Tani Komisi IV DPR RI dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan Kartu Tani di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (31/8).

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh jajaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Holding Pupuk Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dan Petani Penerima Kartu Tani.

"Jadi Kartu Tani ini dirancang agar penyaluran pupuk itu bisa tepat sasaran, tepat waktu dan tidak merembes ke mana-mana. Kalau kita melihat dari capaiannya baru 6 persen, tentu ini menjadi tantangan bagi Kementerian Pertanian. Bagaimana supaya ke depan, apakah setahun ke depan, ini bisa rampung semuanya gitu," terang politisi dapil Sulawesi Selatan II itu.

Andi menambahkan salah satu upaya memaksimalkan pemanfaatan Kartu Tani yaitu dengan memaksimalkan peran para penyuluh pertanian dalam mensosialisasikan Kartu Tani. Ia juga mengatakan, anggaran pendampingan bagi para penyuluh sudah ada di Badan SDM dan Litbang Kementan. "Supaya para penyuluh-penyuluh kita ini diberikan semangat insentif agar bisa memaksimalkan sosialisasi mengenai masalah Kartu Tani ini," tambah Andi.

Kalau petani tahu manfaat dan tujuan Kartu Tani, sambung Andi, petani akan sangat senang. Karena di kartu tersebut ada kepastian pupuk yang diterima dan yang beli harus dapat, kepastian jumlah dan ada kepastian waktu. Selama ini, sebelum terbitnya Kartu Tani, banyak sekali di daerah-daerah ditemui kelompok-kelompok tani mereka itu punya uang tapi tidak dapat pupuk. Hal itu dikarenakan pupuk ini banyak yang merembes ke sektor lain seperti perikanan maupun perkebunan.

Selain itu, Andi juga mengatakan dunia pertanian harus mengikuti juga teknologi informasi yang terus berkembang setiap harinya. Untuk itu ia menekankan agar pertanian juga sejalan dengan perkembangan teknologi demi tercipta sebuah sistem yang kuat, yang bagus, sehingga tidak ada lagi penyelewengan-penyelewengan pupuk di tingkat petani ataupun di tingkat kelompok tani.

"Oleh karena itu saya kira Komisi IV DPR RI bersama dengan PT. Pupuk Indonesia, Kementan dan juga Himbara bisa melakukan sosialisasi yang terus-menerus kepada kelompok tani dan pada petani, sehingga nanti ke depannya petani kita juga selain mengambil pupuk, bisa menggunakan Kartu Tani untuk menabung, bahkan untuk mengambil pinjaman untuk usaha tani," pungkas politisi F-PKS ini.(es/sf/DPR/bh/sya)




 
Berita Terkait Kementerian Pertanian
 
DPR RI: Kinerja Mentan Amran Terbaik
 
Sebaran Kartu Tani Jadi PR Bagi Kementan
 
Forum Kerjasama Agribisnis Indonesia-Singapura Tingkatkan Ekspor Hortikuktura
 
Kementan dan Polri Tingkatkan Sinergitas Guna Perketat Pengawasan
 
Akselerasi Ekspor, Menteri Amran Percepat Pengurusan Izin dari 13 Hari Menjadi 3 Jam
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM
Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL
First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'
Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]