Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Jalan Tol
Sandiaga: Saya Bangun Tol Cikopo-Palimanan 116 Km Tanpa Utang
2019-01-02 05:06:40

Percepatan pembangunan khususnya di bidang ekonomi yang mampu membuka lapangan kerja dan memastikan harga bahan pokok yang terjangkau hanya bisa dilakukan dengan good governance.(Foto: @sandiuno)
SURABAYA, Berita HUKUM - Cawapres nomor Urut 02 Sandiaga Uno menegaskan, jika nanti terpilih pada Pilpres 2019 dirinya tak akan bergantung pada utang.

Dia kemudian mencontohkan proyek tol Cikopo-Palimanan yang bisa dibangun tanpa berutang.

"Bisa (tanpa utang), saya sudah membangun Cikopo-Palimanan 116 kilometer tanpa utang sama sekali," kata Sandi usai berdialog dengan pelaku UMKM di Foodcourt Urip Sumoharjo, Surabaya, Selasa (1/1).

Sebagai informasi, keterlibatan Sandiaga Uno di pembangunan infrastruktur tol Cikopo-Palimanan melalui PT Lintas Marga Sedaya (LMS), operator tol tersebut.

Sebelumnya, Sandiaga mengaku saat tol tersebut mulai dibangun, dia masih memiliki saham di PT LMS. Setelah maju sebagai salah satu kontestan di Pilkada DKI 2017 Sandiaga baru melepas sahamnya di PT LMS.

Dia pun menilai, alasan pemerintah tak bisa menerapkan hal ini lantaran ada kebijakan yang lebih berpihak pada penambahan utang.

"Sudah dibuktikan dan Bu Sri Mulyani dan Pak Darmin Nasution sudah mengakui juga. Tapi tidak dilakukan, karena apa? Karena ada kebijakan yang lebih pro kepada penambahan utang," lanjut pria berlatar belakang pengusaha sukses itu.

Selain itu, Sandiaga menerangkan, jika di masa kepemimpinannya nanti akan meningkatkan infrastruktur, maka bisa dilakukan dengan cara lain. Misalnya menggandeng para pelaku usaha untuk menjadi investor.

"Prabowo-Sandi akan fokus kemitraan pemerintah dengan badan usaha, kita membangun infrastruktur kita boleh, tapi kita libatkan dunia usaha. Kita libatkan semua pemangku kepentingan supaya tidak memberatkan pembiayaan negara," terang Sandiaga.

Menurut Sandiaga, seharusnya negara bisa lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan hingga menjaga stabilitas harga bahan pokok.

"Pembiayaan negara itu harus difokuskan kepada kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, itu tugas pemerintah, menjaga stabilitas harga-harga bahan pokok itu tugas pemerintah, itu mestinya menjadi prioritas pemerintah, bukan membangun infrastruktur dengan menambah hutang," pungkasnya.(Alf/teropongsenayan/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Jalan Tol
Tarif Tol Solo-Ngawi Perlu Dievaluasi
Tarif Tol Mahal, Asosiasi Truk Aptrindo Tak Gunakan Jalan Tol Trans Jawa
Legislator Nilai Tol Trans Jawa Tak Tumbuhkan Ekonomi
Sandiaga: Saya Bangun Tol Cikopo-Palimanan 116 Km Tanpa Utang
Menanggulangi Kebangkrutan Ekonomi Masyarakat di Koridor Jalan Pantura Akibat Pengoperasian Jalan Tol Trans Java
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Siap-siap, WhatsApp Ancam Pidanakan Penggunanya
Utang Pemerintah yang Besar akan Menyulitkan Negara Menalangi Utang Swasta Seperti Krisis 97/08
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Labirin Maskapai Penerbangan Indonesia
Harga Tiket Pesawat Dikeluhkan Mahal, Menhub: Itu Bukan Urusan Saya
Hong Kong: Aksi Ribuan Massa Tetap Digelar Meski RUU Ekstradisi Ditangguhkan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]