Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Jiwasraya
Said Didu: Bu Menkeu, Dulu untuk Dampak Krisis Ditolak, Sekarang Jiwasraya 'Dirampok' Kok Malah Dikucurkan 20 T?
2020-09-19 05:50:38

Mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan menggelontorkan dana sebesar Rp 20 triliun untuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) dalam rangka menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya mendapat kritikan tajam.

Salah satunya dari mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Dia mempertanyakan sikap Sri Mulyani yang begitu mudah menggelontorkan dana besar untuk menambal sebuah perusahaan yang dirampok.

Said Didu lantas membandingkan dengan sikap Sri Mulyani di tahun 2007. Di mana saat itu, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan menolak permintaan penanaman modal negara (PMN) dari Jiwasraya sebesar Rp 3 triliun. Permintaan itu sendiri didasarkan karena Jiwasraya terkena dampak krisis 1998.

"Ibu Menkeu yth, thn 2007 Jiwasaraya minta PMN utk penyehatan krn dampak krisis 98 sbsr Rp 3 trilyun dan saat itu Ibu menolak. Skrg Jiwasraya dirampok dg gampang Ibu berikan dana Rp 20 trilyun," tanyanya dalam akun Twitter pribadi Muhammad Said Didu @msaid_didu pada, Kamis (17/9).

"Jumlahnya seperti jumlah yang dirampok. Modus Century lagi?" sambungnya.

Anggaran sebesar Rp 20 triliun disiapkan Menkeu Sri Mulyani untuk membantu penyelesaian klaim PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 2021. Anggaran ini ditetapkan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI.

Anggaran BPUI ini naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 6,28 triliun.(RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait Jiwasraya
 
Pledoi: Ada Konspirasi Berdasarkan Asumsi untuk Menjerat Benny Tjokro dalam Perkara Jiwasraya
 
Jaksa Tuntut Beni Tjokro Seumur Hidup. Penasehat Hukum: Tuntutan Jaksa Hanya Asumsi
 
Tiga Mantan Petinggi PT Asuransi Jiwasraya Divonis Seumur Hidup
 
Demokrat: Rakyat Lagi Butuh Bantuan Malah Bailout Jiwasraya, Sebenarnya Sri Mulyani Ini Siapa?
 
KAMI Tolak Keras Penggunaan Uang Rakyat Rp 22 Triliun Untuk Menutupi 'Perampokan' Jiwasraya
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bandingkan Presiden Prancis dan Film My Flag: Merah Putih Vs Radikalisme, Tengku Zul: Sponsornya Apa Saja?
Ucapan Anti Islam Presiden Prancis Dapat Timbulkan Kegaduhan
1 dari 4 Pelaku Curanmor di Jakarta Timur dan Bekasi Tewas Ditembak, Polisi: Inisial I DPO
Protes Besar di Bangladesh Menentang Kartun Nabi Muhammad, Prancis Serukan Warganya di Indonesia dan Negara Lain Berhati-hati
Polisi: Dari CCTV, Terduga Pelaku Pembegalan Anggota Marinir Ada 4 Orang
Seminar Sosialisasi PP No.39/2020: 'Akomodasi yang Layak Bagi Disabilitas dalam Proses Peradilan'
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Libur Panjang Oktober 2020, Ditlantas Polda Metro Siagakan 749 Polantas di Lokasi Arus Lalu Lintas dan Tempat Wisata
Pakar Usulkan Vaksin Covid-19 Disuntikkan Dulu ke Pejabat
749 Personel Polda Metro Jaya Siap Kawal dan Amankan Lalu Lintas Selama Libur Panjang
Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi
Anggota Baleg FPKS Ingatkan Pemerintah Jangan Ubah Substansi UU Cipta Kerja
Demo Ciptaker, BEM SI Ultimatum Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]