Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Partai Demokrat
SBY Tak Ingin Penyakit Masa Lalu Menghinggapi Indonesia
2017-09-10 06:30:08

Ketua Umum Partai Demokrat Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang berpidato memperingati HUT ke-16 Partai Demokrat, yang bertepatan dengan HUT ke-68 SBY, di kediamannya, Puri Cikeas, Kab Bogor, Jawa Barat, Sabtu 9 September 2017.(tFoto: witter/@hincapandjaitan)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) tak ingin penyakit masa lalu yang pernah terjadi kembali menghinggapi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan SBY saat menyampaikan pidato dalam acara syukuran hari ulang tahunnya yang ke-68 sekaligus syukuran hari ulang tahun ke-16 Partai Demokrat, di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat, Sabtu (9/9).

SBY menjelaskan, penyakit masa lalu tersebut, yakni kondisi politik, sosial, hukum dan ekonomi yang secara komulatif terbentuk sejak Indonesia merdeka.

SBY mengatakan, Indonesia patut melakukan refleksi sejarahnya. Sebab, pada Mei 2018, adalah genap 20 tahun reformasi Indonesia.

SBY mengingatkan, dahulu Indonesia mengalami krisis besar, dan nyaris menjadi negara gagal.

Presiden ke-enam RI itu menjabarkan beberapa penyebab krisis itu dan tuntutan saat ini.

"Di masa silam kita harus memilih. Pilih Ekonomi atau pilih demokrasi," kata SBY.

Sekarang, lanjut SBY, negara mesti bisa menghadirkan kedua-duanya. Ekonomi negara, menurut dia, makin kuat merata dan tidak merusak lingkungan hidup.

Namun tetap menjamin tegaknya nilai-nilai demokrasi.

Di masa silam, lanjut SBY, seolah kita harus memilih stabilitas politik dan keamanan atau kebebasan.

"Sekarang, negara mesti bisa menjamin tegaknya stabilitas politik dan keamanan tanpa harus menghilangkan hak rakyat untuk dapat menyampaikan pandangan dan suaranya," ujar SBY.

Di masa silam rakyat diminta sabar dan mau menerima keadaan pembangunan yang belum merata, karena negara harus meningkatkan dulu pertumbuhan ekonominya.

Di masa silam dalam kehidupan dalam kehidupan politik, aparat negara termasuk TNI, Polri dan BIN, sering tidak netral dan berpihak kepada penguasa dan partai politik tertentu.

"Sekarang, sesuai amanah reformasi, rakyat menghendaki negaranya adil. TNI, Polri serta BIN menjadi milik semua, milik rakyat Indonesia dan tidak menjadi perpanjangan kepentingan pihak-pihak tertentu," ujar SBY.

Di masa silam, lanjut SBY lagi, pemilihan umum dan pilkada dinilai tidak adil dan tidak demokratis karena aparat negara termasuk TNI, Polri dan BIN berpihak alias tidak netral.

Namun, sekarang dalam pemilu dan pilkada, SBY menyatakan, rakyat menghendaki semua aparat negara tidak digunakan untuk memenangkan partai politik atau pihak tertentu semata.
"Biarlah para kandidat dan partai politik berkompetisi secara sehat, fairdan demokratis," ujar SBY.

SBY menambahkan, dahulu kemerdekaan pers sangat dikontrol bahkan dibatasi. Media sering menjadi corong negara dan lebih menyuarakan kepentingan penguasa.

"Sekarang rakyat menghendaki pers dan media masa benar-benar adil menjadi pilar demokrasi yang tangguh dan ikut mengangkat perasaan dan suara rakyat," ujar SBY.

Adapun dalam hal penegakan hukum, di masa silam sering tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Penegakan hukum juga terkesan nuansa tebang pilihnya.

Berbeda sekarang, SBY mengatakan, rakyat menghendaki penegakan hukum berjalan secara adil dan tidak tebang pilih, serta bebas dari intervensi pihak manapun.

"Di masa silam, negara dinilai kurang gigih dalam memberantas korupsi. Sementara kolusi antara dunia bisnis dengan politik subur. Sekarang rakyat ingin negaranya makin bersih. Pemerintahannya makin transparan dan akuntabel," ujar SBY.

Karenanya, kolusi di dunia bisnis dan politik yang merugikan negara dan menyengsarakan rakyat, menurut SBY, harus ditiadakan.

"Semua hal yang saya sampaikan tadi yang hakekatnya merupakan penyakit-penyakit politik, sosial, hukum, dan ekonomi, yang diderita bangsa kita, yang secara komulatif terbentuk sejak Indonesia merdeka, itulah yang membuat negara kita dulu mengalami krisis," ujar SBY.

Karenanya reformasi dan transformasi yang dilakukan sejak tahun 1998 itu, lanjut SBY, tiada lain untuk menghilangkan dan mengenyahkan berbagai penyakit tadi.

"Tugas besar kita kedepan ini semua penyakit itu harus kita singkirkan dan jangan sampai masyarakat dan bangsa kita dihinggapi kembali," ujar SBY.

Ia mengakui tidak selalu mudah membuat Indonesia menjadi negara yang benar-benar aman dan damai adil demokratis dan sejahtera.

Termasuk terbebasnya dari serangan penyakit-penyakit tadi.

Namun, semua pemimpin pemerintah dan setiap generasi, menurut SBY, bertangggungjawab dan memiliki kewajiban untuk membuat Indonesia semakin baik.

"Karenanya melalui mimbar ini saya mengajak seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat untuk membantu negara dan pemerintah menjalankan tugas dan kewajibannya," ujar SBY.(rb/sg/kompas/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Partai Demokrat
AHY: Jabatan Penting tapi Bukan Segalanya
SBY Tak Ingin Penyakit Masa Lalu Menghinggapi Indonesia
Jangan Jadi Bangsa Cengeng dan Mudah Menyalahkan
Demokrat Bali Siap Dukung Agus Yudhoyono Jadi Capres 2019
BMD Unjuk Rasa Jaga Kehormatan SBY
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Yocie Gusman Plt Direktur Utama BJB Syariah Ditetapkan Tersangka
Panglima TNI: Keberhasilan Tugas Milik Anak Buah, Kegagalan Tanggung Jawab Komandan
BPKH Diharapkan Investasikan Dana Haji untuk Pesawat dan Hotel Jemaah
Kebijakan Bebas Visa Tidak Datangkan Wisatawan Secara Signifikan
Aparat Hukum Diminta Selidiki Dugaan Money Laundering
Polda Metro Jaya dan APPI Menggelar Sarasehan dan Dialog UU No 42/1999 Jaminan Fidusia
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda
Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota
Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat
Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi Selamanya
Akhirnya PBB - PKPI - Partai Idaman Lolos Pendaftaran Pemilu 2019
KPK Tidak Temukan Setya Novanto, Tim KPK Terus Cari Setya Novanto
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]