Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Rusia
Rusia Loloskan RUU Pelarangan Tindakan 'Kurang Ajar' terhadap Pemerintah
2019-03-09 09:53:05

RUSIA, Berita HUKUM - Parlemen Rusia meloloskan dua rancangan undang-undang (RUU) yang melarang tindakan "kurang ajar" terhadap pemerintah dan melarang penyebaran "berita bohong".

Melalui RUU pelarangan tindakan "kurang ajar" terhadap pemerintah, pejabat, dan masyarakat Rusia, pelanggar perdana akan dikenai denda sebesar 100 ribu rubel (Rp21,6 juta).

Namun, jika kedapatan berulang kali melakukannya, aparat akan menjatuhkan denda dua kali hingga tiga kali lipat atau 15 hari penjara.

Adapun RUU pelarangan penyebaran "informasi palsu mengenai kepentingan publik yang dibagi melalui berita bohong" mengandung sanksi beragam.

Sanksi menebar informasi palsu yang berdampak pada "fungsi infrastruktur kritis" seperti komunikasi dan komunikasi adalah denda terhadap individu, pejabat, dan kantor usaha sebesar masing-masing 300 ribu rubel, 600 ribu rubel, atau 1 juta rubel.

moskow, rusiaHak atas fotoAFP/GETTY
Image captionDuma, majelis rendah parlemenr Rusia, telah meloloskan RUU pelarangan tindakan "kurang ajar" terhadap pemerintah.

RUU itu juga mengatur mengenai artikel daring. Setiap artikel daring yang memuat "kurang ajar terang-terangan" terhadap pemerintah atau "moralitas publik" harus dihapus dalam kurun 24 jam.

Media konvensional yang terdaftar pada Kementerian Kehakiman dapat dikenai denda oleh RUU ini. Sebelumnya, mereka diancam dengan pencabutan izin usaha penerbitan.

Kemudian situs berita tanpa izin dapat diblokir tanpa peringatan oleh lembaga pemerintah.

Presiden Rusia, Vladimir Putin, diperkirakan akan menandatangani pengesahan kedua RUU ini menjadi UU setelah disetujui majelis tinggi di parlemen, Dewan Federal. Lembaga tersebut akan menggelar sidang soal kedua RUU tersebut pada 13 Maret.

putinHak atas fotoREUTERS
Image captionPresiden Vladimir Putin diperkirakan akan menandatangani pengesahan kedua RUU ini menjadi UU setelah disetujui majelis tinggi di parlemen, Dewan Federal.

Bagaimana reaksi khalayak?

Berbagai wartawan, aktivis HAM, hingga menteri pemerintah telah menyuarakan keberatan mereka terhadap kedua RUU ini.

Nikolai Svanidze, seorang wartawan dan anggota Dewan Masyarakat Rusia, mengatakan produk legislatif ini adalah "barbar" dan akan "membuat wartawan takut berbicara dan menulis".

Harian bisnis Vedomosti juga mengritik kedua RUU, dengan mengatakan kedua RUU dapat mengancam situs berita daring dan blog yang mengutip sumber anonim pengritik pemerintah.

Tabloid Moskovsky Komsomolets mengritik kedua RUU melalui kartun.

Kartu itu menggambarkan seorang polisi berbicara kepada seorang pria yang membawa kapak di antara sejumlah tubuh yang terkapar.

Seraya menunjuk kapak tersebut, si polisi berkata: "Jangan khawatir soal itu. Pastikan saya kamu tidak menulis yang buruk di dunia maya soal aparat".

Di sisi lain, para anggota parlemen dari partai berkuasa Rusia Bersatu, mendukung kedua RUU itu.

Salah seorang anggota parlemen, Pavel Krasheninnikov, mengatakan jika RUU itu disahkan bakal "memastikan perlindungan dari teroris-teroris berbasis web".

Anggota parlemen lainnya, Anatoly Vyborny, menyanjung kedua RUU itu karena dapat "mendisiplinkan warga kita" dan menjunjung "akuntabilitas yang lebih besar".(BBC/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Rusia
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Pencurian Dolar di Brangkas Mantan Teman Kantornya
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR
Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]