Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Kasus Rocky Gerung
Rocky Gerung Akhirnya Memenuhi Panggilan Penyidik Polda Metro Jaya
2019-02-01 19:05:46

Pengamat politik Rocky Gerung di Polda Metro Jaya, Jumat (1/2).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat politik Rocky Gerung akhirnya memenuhi panggilan Polisi. Rocky tiba di Polda Metro Jaya sekira jam 15.50 WIB. Di hadapan wartawan Rocky tak banyak menjawab pertanyaan awak media.

"Sayakan kesini hanya penuhi panggilan penyidik," ungkap Rocky di Polda Metro Jaya, Jumat (1/2).

Karena itu, Rocky juga tak mempermasalahkan kenapa polisi baru memproses kasus yang menjerat dirinya itu.

Namun, ia mengisyaratlan bahwa penundaan kasus yang menjerat dirinya itu adalah sebuah manipulasi.

"Setiap penundaan pasti ada manipulasi. Rumusnya kan gitu," tutur Rocky.

Sedianya, Rocky diperiksa pada hari Kamis kemarin, karena terkendala yang bersangukan punya acara di luar kota. Maka, penyidik pun menjadwalkannya hari ini, Jumat (1/2).

Untuk diketahuii, ucapan yang dipermasalahkan itu terjadi dalam acara ILC di TVOne yang ditayangkan pada 10 April 2018 lalu.

Sebelumnya, dalam acara talkshow ILC di TV One, Rocky Gerung mengatakan bahwa kitab suci adalah hal yang fiksi. Namun fiksi kata dia berbeda dengan fiktif.

Menurut Rocky Gerung kata fiksi belakangan menjadi hal yang buruk. Sebab fiksi katanya disamakan dengan fiktif atau hal tidak nyata.

Padahal fiksi kata Rocky berbeda dengan fiktif. Fiksi katanya mengaktifkan imajinasi.

"Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Karena belum selesai, belum tiba itu," kata Rocky dalam acara ILC di TV One, April 2018 lalu.

Rocky lantas dipolisikan oleh Sekjen Cyber Indonesia Jack Boyd Lapian ke Bareskrim Polri, kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

Dalam laporan tersebut, Rocky disangkakan dengan Pasal 156a KUHP tentang Penistaan Agama.

Jack menilai pernyataan Rocky Gerung itu adalah sebuah penistaan terhadap agama yang merujuk pada Alquran, kitab Taurat, dan sebagainya.

Maka penyebutan kata 'fiksi' itu berarti juga menyinggung soal keberadaan Tuhan dan nabinya.

"Kalau ejaan di KBBI itu sudah jelas, kitab suci itu merujuk pada Alquran, Injil, Taurat, dan lain-lain. Dan fiksi itu rekaan, khayalan," terangnya.

Sementara, terkait dengan kasus Rocky tersebut, Kadiv Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengaku heran dengan pemeriksaan tersebut. Dia bertanya-tanya tentang agama mana yang dinistakan Rocky Gerung dalam pernyataan itu.

"Rocky akan diperiksa atas tuduhan penistaan agama? Agama yang mana yg dinista? Kitab suci mana yang disebut Rocky?" tanyanya dalam aku Twitter pribadi, Rabu (30/1).

Secara satir, dia kemudian menyebut bahwa tukang judi toto gelap (togel) juga punya kitab suci, yakni berupa buku tafsir mimpi.

"Tukang main judi togel punya kitab suci, buku tafsir mimpi," pungkas Ferdinand.(dbs/bh/as)

Share : |

 
Berita Terkait Kasus Rocky Gerung
Rocky Gerung: Pelapor Itu Gagal Paham Antara Fiksi dan Fiktif
Rocky Gerung Akhirnya Memenuhi Panggilan Penyidik Polda Metro Jaya
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Tafsir 6A dan Tekanan Politik
Dr Jan Maringka: Penegakan Hukum Tidak Sama dengan Industri
Arab Saudi: Puing-puing Senjata 'Membuktikan Iran Berada di Balik' Serangan Kilang Minyak
Kejari Gunung Mas Tangkap Kontraktor Terduga Korupsi Dana Desa
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta
Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]