Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
Kasus Tanah
Ricuh, Pengacara Terdakwa 4 ASN Tak Bisa Buktikan Kepemilikan Tanah
2017-10-24 07:55:34

PANGKALAN BUN, Berita HUKUM - Ahli waris tanah seluas 10 hektar yakni Hj. Wiwiek Sudarsih (62) menegaskan apa yang disampaikan pengacara Rahmadi G Lentam selaku pengacara para terdakwa dalam pembacaan eksepsi, adalah bentuk nyata dusta yang ditebar.

"Mereka bohong, jangan tebar dusta. Tanah itu memang milik bapak saya almarhum Brata Ruswanda dan saya ahli warisnya. Ada buktinya, saya saksi hidup, dan almarhum bapak saya tidak pernah menjual belikan tanah itu," ujar Wiwiek kepada wartawan di Kota Waringin Barat, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Senin (23/10).

Irfan Rasyid (67) suami korban dari penyerobotan tanah mereka oleh 4 terdakwa menjelaskan, banyak masalah lain selain dusta yang telah diumbar pengacara terdakwa, demi membela keempat terdakwa.

"Misalnya bukti mereka yakni SK Gubernur tapi tidak ada aslinya, dan kalau diperpanjang katanya (SK) aslinya hilang. Kalau hilang itu kan surat berharga, aset, kenapa dengan mudah hilang. Saat hilang mana laporan polisi (saat itu), sampai saat ini tidak ada aslinya," ujar Irfan yang mendampingi istrinya Wiwiek Sudarsih.

Irfan mengungkapkan, setelah almarhum mertua saya saat itu mengajukan mengenai perkara perdata, baru SK gubernur keluar tahun 2007 dalam bentuk foto copy.

"Mertua saya usia 84 meninggal tahun 2010, dan melihat ketikannya (SK) saja banyak yang tidak beres, dan terburu-buru. Kemudian tahun 1974 SK gub ini mengapa bukan ejaan lama," bebernya.

Sebelumnya sidang dengan agenda eksepsi digelar di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang dipimpin Hakim Ketua Anak Agung Gede Agung, Senin (23/10) dimana para pengacara korban membacakan eksepsi yang diantaranya menyebutkan dan bersikukuh bahwa tanah sekitar 10 hektar tersebut adalah milik Pemda.

Sidang lanjutan mengenai kasus penyerobotan tanah oleh terdakwa 4 aparatur sipil negara (ASN) yaitu M. Rosihan Pribadi dan Ir. Lukmansyah, Mila Karmila dan Ir. H. Ahmad Yadi akan digelar minggu depan.

"Sidang ditunda minggu depan tanggal 30 Oktober 2017," ujar Hakim Ketua dan mengetok palu.

RICUH USAI EKSEPSI

Usai pembacaan eksepsi, para wartawan mendekati Rahmadi G Lentam selaku pengacara terdakwa dari 4 ASN yang oleh PN Pangkalan Bun dijadikan tahanan kota.

Namun saat Vera dari TVRI melayangkan pertanyaan seputar kasus penyerobotan tanah ini, Rahmadi malah mengumbar ancaman akan melakukan somasi kepada Vera.

"Saya somasi kamu," kata Rahmadi dengan nada tinggi, namun dibalas Vera dengan tantangan. "Silahkan saja somasi saya," bantah Vera yang mengaku pekerjaan dalam meliput sidang sebelumnya sesuai fakta di lapangan.

"Kenapa anda malah mengintimidasi saya. Tugas kami adalah bertanya. Bila Anda keberatan untuk menjawab tidak apa-apa, tapi jangan mengeluarkan kalimat yang mengintimidasi," tegas Vera.

Aksi panas perdebatan antara wartawan lain juga terjadi yang dari dalam ruang tunggu hingga ke area parkir PN Pangkalan Bun, yang berlangsung sekira 20 menit, dimana wartawan menanyakan bukti asli kepemilikan tanah oleh Pemda.

Namun Rahmadi tidak memberikan jawaban, padahal dalam eksepsi seyogyanya pengacara bisa membuktikan kepada majelis hakim.(bh/db)

Share : |

 
Berita Terkait Kasus Tanah
Penasihat Hukum Terdakwa Eko Suprayitno dan Dahlan Ajukan Pembelaan Setelah Dituntut 4 dan 5 Tahun Penjara
Warga Minta Pemprov DKI Segera Realisasikan Ganti Rugi Pembebasan Lahan Proyek Jalan Tembus Rawajati-Poltangan
Konflik Tanah Terjadi Akibat Tumpang Tindih Izin dan Legalitas Kepemilikan
Tim Satgas Mafia Tanah Dit Reskrimum PMJ Mendapat Penghargaan dari Kementerian ATR/BPN
Eksekusi Tanah 1.000 M2 di Jalan Pramuka Samarinda Nyaris Bentrok
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Komisi VII Pertanyakan Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang pada KLHK
Penanganan Bencana Alam Dinilai Lambat
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
22 Pucuk Pistol Air Gun Diamankan Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok
Harimau Jokowi Layangkan Gugatan Perdata kepada Prabowo terkait Selang Cuci Darah RSCM
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Penipuan Mengaku sebagai Kepala Sekolah SD Rejosari
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan
Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019
LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks
Polri Siap Meluncurkan Gebrakan Milenial Road Safety Festival Guna Menekan Angka Kecelakaan
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]