Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
Kasus Tanah
Ricuh, Pengacara Terdakwa 4 ASN Tak Bisa Buktikan Kepemilikan Tanah
2017-10-24 07:55:34

PANGKALAN BUN, Berita HUKUM - Ahli waris tanah seluas 10 hektar yakni Hj. Wiwiek Sudarsih (62) menegaskan apa yang disampaikan pengacara Rahmadi G Lentam selaku pengacara para terdakwa dalam pembacaan eksepsi, adalah bentuk nyata dusta yang ditebar.

"Mereka bohong, jangan tebar dusta. Tanah itu memang milik bapak saya almarhum Brata Ruswanda dan saya ahli warisnya. Ada buktinya, saya saksi hidup, dan almarhum bapak saya tidak pernah menjual belikan tanah itu," ujar Wiwiek kepada wartawan di Kota Waringin Barat, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Senin (23/10).

Irfan Rasyid (67) suami korban dari penyerobotan tanah mereka oleh 4 terdakwa menjelaskan, banyak masalah lain selain dusta yang telah diumbar pengacara terdakwa, demi membela keempat terdakwa.

"Misalnya bukti mereka yakni SK Gubernur tapi tidak ada aslinya, dan kalau diperpanjang katanya (SK) aslinya hilang. Kalau hilang itu kan surat berharga, aset, kenapa dengan mudah hilang. Saat hilang mana laporan polisi (saat itu), sampai saat ini tidak ada aslinya," ujar Irfan yang mendampingi istrinya Wiwiek Sudarsih.

Irfan mengungkapkan, setelah almarhum mertua saya saat itu mengajukan mengenai perkara perdata, baru SK gubernur keluar tahun 2007 dalam bentuk foto copy.

"Mertua saya usia 84 meninggal tahun 2010, dan melihat ketikannya (SK) saja banyak yang tidak beres, dan terburu-buru. Kemudian tahun 1974 SK gub ini mengapa bukan ejaan lama," bebernya.

Sebelumnya sidang dengan agenda eksepsi digelar di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang dipimpin Hakim Ketua Anak Agung Gede Agung, Senin (23/10) dimana para pengacara korban membacakan eksepsi yang diantaranya menyebutkan dan bersikukuh bahwa tanah sekitar 10 hektar tersebut adalah milik Pemda.

Sidang lanjutan mengenai kasus penyerobotan tanah oleh terdakwa 4 aparatur sipil negara (ASN) yaitu M. Rosihan Pribadi dan Ir. Lukmansyah, Mila Karmila dan Ir. H. Ahmad Yadi akan digelar minggu depan.

"Sidang ditunda minggu depan tanggal 30 Oktober 2017," ujar Hakim Ketua dan mengetok palu.

RICUH USAI EKSEPSI

Usai pembacaan eksepsi, para wartawan mendekati Rahmadi G Lentam selaku pengacara terdakwa dari 4 ASN yang oleh PN Pangkalan Bun dijadikan tahanan kota.

Namun saat Vera dari TVRI melayangkan pertanyaan seputar kasus penyerobotan tanah ini, Rahmadi malah mengumbar ancaman akan melakukan somasi kepada Vera.

"Saya somasi kamu," kata Rahmadi dengan nada tinggi, namun dibalas Vera dengan tantangan. "Silahkan saja somasi saya," bantah Vera yang mengaku pekerjaan dalam meliput sidang sebelumnya sesuai fakta di lapangan.

"Kenapa anda malah mengintimidasi saya. Tugas kami adalah bertanya. Bila Anda keberatan untuk menjawab tidak apa-apa, tapi jangan mengeluarkan kalimat yang mengintimidasi," tegas Vera.

Aksi panas perdebatan antara wartawan lain juga terjadi yang dari dalam ruang tunggu hingga ke area parkir PN Pangkalan Bun, yang berlangsung sekira 20 menit, dimana wartawan menanyakan bukti asli kepemilikan tanah oleh Pemda.

Namun Rahmadi tidak memberikan jawaban, padahal dalam eksepsi seyogyanya pengacara bisa membuktikan kepada majelis hakim.(bh/db)

Share : |

 
Berita Terkait Kasus Tanah
Konflik Tanah Terjadi Akibat Tumpang Tindih Izin dan Legalitas Kepemilikan
Tim Satgas Mafia Tanah Dit Reskrimum PMJ Mendapat Penghargaan dari Kementerian ATR/BPN
Eksekusi Tanah 1.000 M2 di Jalan Pramuka Samarinda Nyaris Bentrok
Masyarakat Patimban Berharap Pemerintah Beri Keadilan
Banyak Picu Konflik, Perlu Dibentuk Pengadilan Pertanahan
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Gus Anam Mengimbau Agar Semua Pihak Menolak Radikalisme dan Intoleransi
Peresmian Pom Bensin/ SPBU Baru di Desa Aur Ringit, Tanjung Kemuning, Kaur
Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2019, Polri Adakan Silaturahmi ke Pesantren
KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015
Mabes Polri Limpahkan Kasus Tersangka Ketua DPRD Alphad Syarif ke Kejari Samarinda
Reuni Akbar PA 212 Diduga Bermotif Politik
Untitled Document

  Berita Utama >
   
KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015
Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum
Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi
Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''
Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]