Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi I DPR
Revisi UU Adminduk Harus Disegerakan
2017-11-09 12:39:20

Anggota Komisi I DPR RI Arwani Thomafi saat di wawancarai di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.(Foto: Dok/Andri)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Arwani Thomafi mengatakan bahwa revisi UU Administrasi Kependudukan harus segera dilakukan menyusul Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan para pemohon uji materi terkait UU Adminduk.

Dalam putusannya, kata 'agama' yang ada pada Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk 'kepercayaan'. Sesuai dengan konstitusi Putusan MK bersifat final dan mengikat.

"Berkaitan dengan tindak lanjut putusan MK perlu ada kajian dan keputusan bagaimana pelaksanaan putusan MK tersebut agar tidak menimbulkan kegaduhan dan problem yuridis sebagai ikutanya seperti munculnya penolakan dan tantangan dari kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan putusan tersebut," jelas Arwani dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Rabu, (8/11).

Politisi PPP ini menegaskan bahwa pihaknya mendorong agar putusan MK ini ditindaklanjuti dengan Revisi Undang-Undang Adminduk dan Undang-Undang terkait. Oleh karenanya, usulan revisi tersebut harus segera masuk ke Prolegnas dengan kategori Daftar Kumulatif Terbuka Putusan MK.

"Perubahan ini dimaksudkan untuk mempertegas soal agama dan aliran kepercayaan merupakan entitas yang berbeda dan memang dilindungi oleh konstitusi. Hal ini juga sejalan dengan sikap MUI yang menegaskan aliran kepercayaan bukanlah agama," ujar Arwani.

Terkait pelaksanaan putusan MK ini tergantung pada hasil penyusunan dan pembahasan Revisi UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh pembuat UU yakni DPR dan Presiden.

Bagi Arwani, putusan MK ini bakal mendistorsi definisi agama itu sendiri serta spirit konstitusi negara Indonesia sebagai negara berketuhanan. Putusan MK ini juga dapat mengaburkan prinsip negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945. "Karena itu pelaksanaan putusan ini harus melalui Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan," tutup Arwani.(hs/sc/DPR/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Komisi I DPR
Revisi UU Adminduk Harus Disegerakan
DPR Desak Pemerintah Tuntaskan Polemik Impor Senjata
Mahfudz Siddiq: Penyelesaian Masalah Papua dalam Tataran Kebijakan
Komisi I Akan Bahas Ketentuan Iklan Kampanye
Komisi I DPR Terima Senator Amerika Serikat
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pemerintah Indonesia Mengusulkan BPIH 2018 Naik 2,58 Persen
Kasatpol PP DKI Jakarta Gebuk Anak Buah Sampai Memar
Komisi IV DPR Tolak Kebijakan Impor Garam
Gerindra: Usut Tuntas Penembakan Kader Gerindra Oleh Oknum Brimob
Zulhasan dan Pat Gulipat Pasal LGBT
Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT
Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'
Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah
Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik
Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing
Pasca Kebakaran, Sekitar 100 Koleksi Museum Bahari Hangus Terbakar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]