Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres
Rekonsiliasi Trah Jokowi-Titiek, Mungkinkah Jadi Solusi Cegah Perpecahan Bangsa?
2019-07-25 08:27:45

Lukisan Jokowi-Titiek dibuat oleh analis politik kebangsaan, Robertho Manurung.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pasca Pilpres 2019, situasi politik masih memanas. Mungkinkah rekonsiliasi trah "Jokowi-Titiek Soeharto" akan jadi solusi mencegah perpecahan anak bangsa? Hal tersebut jadi topik bahasan diskusi terbatas awak media dengan analis politik kebangsaan, Robertho Manurung, di Kawasan Pemkot Jakarta Timur, Selasa (16/7) lalu.

Menurutnya, ada tiga rekonsiliasi untuk mempersatuakan anak bangsa pascapilpres 2019. "Pertama, rekonsiliasi partai politik. Kedua, rekonsiliasi nasional. Dan, ketiga rekonsiliasi trah.

Nah, menurut saya, yang paling memungkinkan dan cara paling win-win solution adalah rekonsiliasi trah. Yaitu Jokowi-Titiek Soeharto (Presiden dan Wakil Presiden)," paparnya.

Pria yang pernah melontarkan ide lokasi pengadilan penguasa orde baru, Soeharto di Gedung Departemen Pertanian itu mengatakan, rekonsiliasi trah yang dimaksud adalah antara Jokowi dan trahnya Prabowo, yaitu Siti Hediati Hariyadi atau dikenal dengan Mbak Titiek Soeharto (putri mantan Presiden Soeharto). "Jadi, Prabowo diwakili oleh istrinya (Mbak Titiek)," tukasnya.

Kata Robertho, memang sekilas hal ini seperti pemikiran yang out of the box (di luar kelaziman yang ada). "Tapi, rekonsiliasi trah ini yang paling jitu dan win-win solution. Dan tentu punya posisi tawar yang tinggi pihak oposisi. Karena, pihak 02 kan merasa yang menang harusnya. Karena mereka merasa dicurangi dengan segala bentuk, terlebih ratusan petugas KPPS meninggal ditambah lagi banyak korban jiwa dalam aksi di MK, itu semua jadi bahan posisi tawar yang sangat tinggi," tandasnya.

Sambung Robertho, kalau pihak 02 hanya dapat posisi di kabinet, maka itu terlalu kecil dan tidak seimbang. Tegasnya, yang paling win-win solution adalah Jokowi-Prabowo (dalam hal ini Prabowo akan diwakili Titiek) tetap jadi pemimpin negeri ini untuk mencegah disintegrasi dan perpecahan anak bangsa.

"Pak Prabowo tidak mungkin jadi wakil. Beliau lebih pas menunjuk trahnya yaitu Mbak Titiek untuk mendampingi Jokowi. Mengapa? Supaya beliau ikut mengontrol jalannya pemerintahan karena akan selalu mendampingi Wapres (Mbak Titiek). Jadi, Pak Prabowo akan memberi masukan atau mengingatkan kepada pemerintah dalam hal ini Presiden jika kebijakan-kebijakannya tidak pro-rakyat. Awas impor-impor sudah berlebihan ini, misalnya," tukas Robertho.

Lanjutnya, mengenai bargainning atau posisi tawar berikutnya adalah soal masa jabatan. "Masa jabatannya mungkin bisa fifty-fifty. Artinya, Jokowi jadi Presiden 2,5 tahun. Lalu yang 2,5 tahun gantian Titiek naik jadi RI-1. Ini mungkin akan lebih bisa menyatukan dua masyarakat pendukung keduanya. Bisa mencegah disintegrasi bangsa, mencegah konflik di masyarakat dan pemerintahan Jokowi juga tidak kehilangan muka. Mengingat, legitimasi Prabowo sangat kuat dan amat dibutuhkan," urainya.

Nah, terkait pertemuan antara Prabowo dan Jokowi di Stasiun MRT, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019), Robertho menjelaskan, hal itu bisa mengubah kebijakan politik secara umum.

"Pertemuan tanpa didampingi yang lain dan di lokasi umum tentu mengandung kerahasiaan politik yang hasilnya bisa mengubah kebijakan politik secara umum pada pemilihan umum," tandas pria yang pernah aktif di pemuda HKTI ini.

Lalu, sebut Robertho, konstalasi politik yang dihasilkan pasti mendapatkan kesesuaian bersama. "Dan, duduk bersama dalam melaksanakan pemerintahan. Berkaitan dengan hal itu, maka porsi yang diperdebatkan adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden," ucapnya.

Sehingga, ujar dia, jabatan tersebut menjadikan keseimbangan untuk diselaraskan bersama dengan pengaturan porsi bagi kedua pihak yang bersekutu untuk dijadikan kebersamaan dalam memimpin bangsa dan negara yang berdaulat.

"Tentu sesuai asas musyawarah konstitusi yaitu musyawarah mufakat yg dilandasi oleh kesepakatan bersama. Makanya, saya ungkapkan, rekonsiliasi trah yang menghasilkan duet Jokowi-Titiek sebagai RI-1 dan RI-2 adalah solusi jitu yang win-win solution guna mencegah disintegrasi dan perpecahan sesama anak bangsa," ia berkata.

Dirinya pun jauh-jauh hari mengaku telah membuat lukisan Jokowi-Titiek sebelum Pilpres 2019. Kata dia, lukisan itu simbol harmonisasi membangun bangsa.(AGS/lampuhijau/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Harus Diakui Kehebatan Mereka dalam Fabrikasi Pengalihan Isu
Demi Keutuhan NKRI, Jokowi-Titiek Soeharto Jadi Rekonsiliasi Politik Damai
PKS: Lebih Baik Prabowo Nyatakan sebagai Oposisi ke Jokowi
Rekonsiliasi dan Konstalasi Politik Pasca MRT
Rekonsiliasi Trah Jokowi-Titiek, Mungkinkah Jadi Solusi Cegah Perpecahan Bangsa?
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta
Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY
KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka
Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II
Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul
Korupsi Berkomplot Anggota DPRD Kaltim, KPADK Minta Jaksa Agung Periksa Kembali 6 Tersangka
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]