Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
BPK
Rekomendasi BPK Harus Ditindaklanjuti
2019-05-28 21:18:00

Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo Soekartono (Foto: Azka/mr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo Soekartono menyoroti minimnya rekomendasi yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah. Karenanya tak heran jika beberapa kementerian dan lembaga berkali-kali memiliki predikat disclaimer dalam pengelolaan keuangannya, seperti contoh Kemenpora, KemenKKP hingga TVRI.

Politisi Gerindra ini menuturkan bahwa rekomendasi ini sangat penting untuk ditindaklanjuti guna perbaikan pengelolaan keuangan. Namun, ia mengamati bahwa rekomendasi tersebut hanya dibiarkan begitu saja tanpa ada tindak lanjut.

"Jadi rekomendasi dari BPK ini sangat penting untuk ditindaklanjuti, karena kami melihat tidak ada tindak lanjut daripada pemerintah tentang laporan BPK yang dimana setiap tahun selalu ada kementerian dan lembaga yang mengalami laporan yang sangat buruk yakni disclaimer misalnya TVRI, KKP, Kemenpora dan lain-lain," ujar Bambang Haryo saat interupsi Sidang Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (28/5).

Presiden, menurut Bambang Haryo seharusnya bisa mengambil sikap atas laporan disclaimer yang dipredikatkan oleh BPK. Sebab, pengelolaan keuangan adalah kunci utama dalam menghadirkan pemerintahan yang bersih.

"Menurut kami laporan BPK ini seakan-akan hanya dijadikan semacam formalitas saja tapi tidak ada tindak lanjut yang sebetulnya harusnya Presiden bisa menindaklanjuti ini dengan cara mengganti menterinya," ungkap Bambang.

Politisi asal Jawa Timur ini berharap pemerintah bisa mengambil sikap atas laporan disclaimer atas laporan keuangan kementerian dan lembaga. Ini penting untuk menghasilkan pemerintahan yang bersih dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah.(hs/es/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait BPK
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ketua DPRD Kaltim: Jembatan Kelay dan Sambaliung di Berau Terancam Roboh
Pandangan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Ahli MK tentang Pemilu 'Serentak'
Sedulur Jokowi Apresiasi Sikap Tegas Presiden Jokowi akan Copot Menteri Jika Tidak Serius Kerja
Legislator Kritisi Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia
Sindir RY, Gerindra Ingatkan Bahaya DNA Koruptor di Bogor
Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP
Jaksa Agung Harus Non Partisan, Pengamat: Yang Penting Jangan Terafiliasi dengan Parpol
Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]