Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Reklamasi Pantai
Reklamasi Teluk Jakarta Jalan Terus Artinya Membiarkan Negara Dalam Negara
2017-11-09 15:17:14

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto saat rapat kerja di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.(Foto: Kresno/Andri)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menilai jika proses reklamasi pembangunan Teluk Jakarta terus dilanjutkan, maka hal ini berarti membiarkan proses berdirinya negara dalam negara. Hal tersebut diungkapkannya kepada Parlementaria di Jakarta, baru-baru ini.

"Tidak boleh ada negara di dalam negara. Oleh karena itu reklamasi harus dihentikan," ujar Hermanto.

Dijelaskannya, bahkan Presiden Joko Widodo pun sudah menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin tentang reklamasi Teluk Jakarta, baik ketika dirinya masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta maupun saat ia sudah menjadi Presiden.

"Presiden tidak pernah mengeluarkan ijin, artinya negara Indonesia tidak mengijinkan adanya reklamasi tersebut. Jadi kalau pengembang masih terus melakukan reklamasi, berarti ia merasa pulau reklamasi yang dibuatnya adalah miliknya alias negara tersendiri yang tidak terikat dengan aturan negara Indonesia," papar Hermanto.

Karena merasa miliknya itulah, tambah Politisi dari Fraksi PKS ini, maka publik tidak bisa mengakses. Bahkan, ada penjaga pantainya.

"Jangankan mendarat ke pulau, baru mendekat saja publik sudah diusir oleh sang penjaga pantai. Sudah benar-benar mirip negara tersendiri,' ucapnya.

Ia berharap, Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta terpilih harus mampu merealisasikan janji kampanyenya menghentikan reklamasi.

"Sementara, untuk yang sudah terlanjur selesai direklamasi, menurut saya negara harus menyitanya. Lalu dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat," tutupnya.(ayu/sc/DPR/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Reklamasi Pantai
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Dirjen AHU: GRIPS Penting Bagi Notaris untuk Cegah TPPU
Kejari Barito Selatan Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan dan Jembatan MTU - Bengkuang
Badan Publik Wajib Berikan Informasi Kepada Masyarakat
5 Hal yang Kamu Dapatkan Saat Memesan Makanan di Restorasi Kereta Api
UU Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Perlu Direvisi
Polri Raih Penghargaan Predikat WBK dan WBBM 2018
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda
Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan
Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
E-KTP Diperjual Belikan, Mardani: Ini Kejadian Luar Biasa
Ketum PPAD Kiki Syahnakri Sebut Aksi Penembakan di Nduga Papua Melebihi Terorisme
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]