Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Pelayanan Publik
Refleksi Provinsi Gorontalo, Pelayanan Publik Masih Terbawah
Sunday 30 Dec 2012 20:43:40

Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo, M.Pd.(Foto: Ist)
GORONTALO, Berita HUKUM - Usia Provinsi Gorontalo saat ini telah lebih dari satu dasawarsa, dari segi kemiskinan Provinsi yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara, angka kemiskinan masih berada pada level 40 persen, namun dengan jalannya pemerintahan hingga sekarang, kemiskinan menurun hingga 18 persen. namun tujuan dari pembentukan provinsi Gorontalo tidak saja dari segi peningkatan kesejahteraan rakyat saja, namun soal bagaimana pelayanan publik, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

"Ternyata menurut penilaian Kementrian Menteri Dalam Negeri, dari segi pelayanan publik kita masih dianggap gagal, masih berada di sepuluh besar terbawah," ungkap Prof. Nelson Pomalingo, Minggu (30/12)

Rektor Unversitas Muhammadiyah Gorontalo ini mengatakan, pengembangan SDM bukan saja pada tingkat lokal tapi juga bagaimana bisa berkiprah ke tingkat nasional, Nelson mencontohkan putra-putra daerah yang sebelumnya telah berkarir hingga ke pusat. seperti Drs. H. Thayeb Mohammad Gobel dan putranya, Rachmat Gobel, Prof. John Ario Katili.

"Pasa Fadel dan Suharso Monoarfa, Putra Gorontalo yang berkiprah di pusat mungkin sudah tidak ada lagi," ujarnya.

Menurutnya, seharusnya ekonomi meningkat, pendidikan harus seiring dengan peningkatan pendidikan, dengan kondisi saat ini, Indeks Pembangunan manusia (IPM) masih 108.

Untuk itu katanya, dengan mengembangkan SDM lebih baik lagi, maka pelayanan publik akan ikut meningkat.

"Bila sebelumnya di gorontalo hanya ada 6 Doktor, maka dengan jumlah perguruan tinggi sudah 13, menurut saya sudah hampir 100 Doktor yang tidak berada di lingkungan kampus, namun ada yang berkarir di birokrasi. utamanya pelayan publik harus lebih baik lagi" tandas Nelson.9bhc/shs)


 
Berita Terkait Pelayanan Publik
 
Pelayanan Publik Jadi Tolok Ukur Kinerja Pemerintah
 
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
 
Komisi II Desak ORI Perhatikan Pelayanan Publik di Perbatasan
 
22 Juta Penduduk Terancam Tak Dapatkan Pelayanan Publik Terkait E-KTP
 
Ombudsman: 'Negara Gagal Bila Pelayanan Publik Gagal'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Iwan Sumule Bahagia Din Syamsuddin Dkk Turut Gugat UU Corona Ke MK
Surat Terbuka dari Chusnul Mariyah Buat Ibu Megawati yang Terhormat
Limbah Padat Harus Dikendalikan
Ketua Komisi VIII DPR: Istilah 'New Normal' Dinilai Tidak Tepat
Ahli Virus China Kabur ke AS: Saya Bersaksi Covid-19 Hasil Persekongkolan Jahat
Bukan Hanya Digeser, Erick Thohir Dan Sri Mulyani Harus Dicopot Kalau Terbukti Bersalah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Penerbitan KTP - EL
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]