Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Pelayanan Publik
Refleksi Provinsi Gorontalo, Pelayanan Publik Masih Terbawah
Sunday 30 Dec 2012 20:43:40

Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo, M.Pd.(Foto: Ist)
GORONTALO, Berita HUKUM - Usia Provinsi Gorontalo saat ini telah lebih dari satu dasawarsa, dari segi kemiskinan Provinsi yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara, angka kemiskinan masih berada pada level 40 persen, namun dengan jalannya pemerintahan hingga sekarang, kemiskinan menurun hingga 18 persen. namun tujuan dari pembentukan provinsi Gorontalo tidak saja dari segi peningkatan kesejahteraan rakyat saja, namun soal bagaimana pelayanan publik, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

"Ternyata menurut penilaian Kementrian Menteri Dalam Negeri, dari segi pelayanan publik kita masih dianggap gagal, masih berada di sepuluh besar terbawah," ungkap Prof. Nelson Pomalingo, Minggu (30/12)

Rektor Unversitas Muhammadiyah Gorontalo ini mengatakan, pengembangan SDM bukan saja pada tingkat lokal tapi juga bagaimana bisa berkiprah ke tingkat nasional, Nelson mencontohkan putra-putra daerah yang sebelumnya telah berkarir hingga ke pusat. seperti Drs. H. Thayeb Mohammad Gobel dan putranya, Rachmat Gobel, Prof. John Ario Katili.

"Pasa Fadel dan Suharso Monoarfa, Putra Gorontalo yang berkiprah di pusat mungkin sudah tidak ada lagi," ujarnya.

Menurutnya, seharusnya ekonomi meningkat, pendidikan harus seiring dengan peningkatan pendidikan, dengan kondisi saat ini, Indeks Pembangunan manusia (IPM) masih 108.

Untuk itu katanya, dengan mengembangkan SDM lebih baik lagi, maka pelayanan publik akan ikut meningkat.

"Bila sebelumnya di gorontalo hanya ada 6 Doktor, maka dengan jumlah perguruan tinggi sudah 13, menurut saya sudah hampir 100 Doktor yang tidak berada di lingkungan kampus, namun ada yang berkarir di birokrasi. utamanya pelayan publik harus lebih baik lagi" tandas Nelson.9bhc/shs)


 
Berita Terkait Pelayanan Publik
 
Pelayanan Publik Jadi Tolok Ukur Kinerja Pemerintah
 
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
 
Komisi II Desak ORI Perhatikan Pelayanan Publik di Perbatasan
 
22 Juta Penduduk Terancam Tak Dapatkan Pelayanan Publik Terkait E-KTP
 
Ombudsman: 'Negara Gagal Bila Pelayanan Publik Gagal'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Grab Didenda Puluhan Miliar, Pengamat Hukum: Investor Asing Tidak Boleh Rugikan Pengusaha Lokal
Pertamina dan Dinas LH DKI Jakarta Gelar Uji Emisi Gratis
Idul Adha: Muhammadiyah Dorong Kurban untuk Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan
Bertempat di Kantor PP Muhammadiyah, Ormas Agama Nyatakan Sikap Bersama Soal RUU HIP
Bertemu Pimpinan MPR RI, Wapres RI Ke-6 Try Sutrisno Minta Pro-Kontra RUU HIP Dihentikan
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba
Presiden PKS: Pak Jokowi Mestinya Marah Dari Dulu, Bukan Sekarang
Operasi Halilintar 2020 Sinergi Polri dan Bea Cukai Berhasil Ungkap Peredaran Narkoba Jaringan Internasional
Tangkap Pedofil WNA, Polda Metro Jaya Terima Penghargaan dari KemenPPPA dan FBI Amerika
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]