Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Opini Hukum    
 
Oleh: Rahman Latuconsina
Rapimnas PD, Kursi Anas Makin Panas
Sunday 24 Mar 2013 03:48:24

Prahara Partai Demokrat terus berlanjut dan belum akan berhenti setelah sekian lama semenjak Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin berkicau dan terus berkicau tentang keterlibatan Ketum Anas Urbaningrum, setelah hasil survey dari lembaga survey SRMC yang menyatakan suara Demokrat 8,3% 'terjun bebas' membuat berang para petinggi Partai berlambang Mercy ini.

Tudingan yang sangat beralasanpun langsung diarahkan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Elektabilitas partai yang anjlok diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan publik karena pemberitaan tentang sejumlah kader Partai Demokrat yang terlibat terus menerus pada masalah Korupsi.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa publik menduga jika Anas Urbaningrum merupakan otak dari Korupsi di Partai Demokrat, apalagi mantan kolega dekatnya M. Nazaruddin yang tak pernah kehabisan amunisi untuk mengungkap peran dan keterlibatan Anas dalam mega Projek Hambalang.

Walaupun sampai dengan saat ini KPK seperti 'ragu' menetapkan Anas sebagai Tersangka, Adnan Pandu Praja sempat menyatakan, Anas Sudah bisa menjadi tersangka penerima Mobil Toyota Harrier, namun karna nilai dibawah 1 milyar KPK masih menganggap itu belum kuat untuk dapat menyeret Anas kemeja hijau.

Adanya kedekatan emosional beberapa Komisioner KPK sebagai Senior HMI, terhadap 'Penjahat Mega Projek Hambalang Berkedok Pahlawan' ANAS URBANINGRUM' disinyalir menjadikan Kasus Korupsi Partai Hambalang sulit dituntaskan.

Padahal ini kejahatan luar biasa, uang negara 'ratusan milyar' di rampok.
Mulai dari pembebasan tanah, harga tanah yg 17rb/m tiba2 meningkat menjadi 170rb/m, sampai pada mark-up besar-besaran yang dilakukan PT Adhi Karya, Teuku Bagus dan Mahfud Suroso, yang dimenangkan tendernya dalam Projek Hambalang.

Sementara Abraham Samad juga sama dengan memberikan pernyataan yang bersayap, bahwa perlu korelasi dan sinergi pimpinan KPK untuk dapat menetapkan Anas sebagai tersangka, dengan menyatakan, tiga Komisioner KPK sedang di luar kota, langkah selanjutnya selepas itu, giliran Abraham Samad yang berada di luar Negeri.

Ada perampokan yang luar biasa & masif di BUMN, dan ini sangat sistematis, dugaan keras adanya Operator di Kementerian BUMN Muchayat, yang kompak dengan anaknya Munadi Herlambang (elite PD) tujuanya mengamankan Projek-projek vital PT. Adhi Karya yang saat itu Dirutnya Bambang Tri Wibowo, yang disinyalir sangat getol 'nyawer' ke Anas Urbaningrum.

Ke empat orang inilah yang kemudian membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kita semakin terpuruk salah satunya pada kasus mega projek Hambalang.

Kemudian jika KPK sebagai Institusi yang paling diharapkan dalam proses pemberantasan korupsi, malah seperti ayam sayur, kekurangan penyidik, dan bermacam alibi hukum lainya. Dalam menangani kasus Korupsi Hambalang maka akan terjadi 'Kiamat Kecil' di Republik kita ini.

Sementara perkembangan yang sangat cepat terjadi di tubuh Partai Demokrat, Unit Reaksi Cepat (URC) pun terbentuk yang dikomandoi Jerro Wacik Sekertaris Dewan Pembina Partai Demokrat, dimana masing-masing petinggi partai yang juga merupakan Dewan Pembina di (PD) angkat bicara dan melakukan serangkaian kegiatan, serta tindakan penting meminta SBY segera turun tangan guna penyelamatan partai.

Seperti mendapat signal yang luar biasa aksi para Wanbin PD itu langsung di respon SBY ketua Dewan pembina partai Demokrat, jauh dari tanah suci SBY mengirimkan SMS, kepada pengurus dan tidak terkeculai pada Anas Urbaningrum.

Walau banyak komentar miring terhadap SBY yang juga merupakan Kepala Pemerintahan RI, delapan langkah tegas pun diambil, yang akhirnya mengamputasi wewenang Anas Urbaningrum dilakukan. Kursi Anas pun kini menjadi semakin 'Panas'.

Kini Prahara Partai Demokrat memasuki babak baru, Rapimnas PD yang akan digelar di Hotel Sahid tangal 17 Februari 2013 akan menjadi ending 'Naas Anas'. Atau merupakan sebaliknya Jebakan Betment dari kubu Anas bukan tidak mungkin kemunduran ini merupakan kesempanan Anas dan kubunya mengambil alih Demokrat dari SBY.

Keganjilan dari Rapimnas seperti surat undangan yang beredar di DPD dan DPC, Partai Demokrat menjadi Warning' ketika tidak dibubuhi tanda tangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai, dan juga Wakil Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Banyak kalangan menilai ajang Rapimnas Partai Demokrat akan menjadi momentum untuk menyingkirkan Anas Urbaningrum dari posisi Ketua Umum Partai Demokrat atau minimal menjadi pintu masuk menuju KLB Partai Demokrat.

Kini Publik hanya berharap Partai Demokrat sebagai partai pemenang Pemilu dan merupakan Partai Penguasa dapat menjadikan Rapimnas Partai Demokrat ini sebagai 'momentum emas' bersih bersih Partai, karena luka hati masyarakat Indonesia masih dapat di obati dengan kesungguhan Dewan Pembina Demokrat yang mengambil langkah tepat atas apa yang dilakukan Kader Partai Demokrat.

Yang telah sangat menciderai dan mengkhianati janji partai tersebut di awal Pemilu 2009, bahwa yakinlah tidak ada kata terlambat dan rakyat Indonesia merupakan rakyat penuh rasa pemaaf dan bisa menerima kesalahan penguasanya yang berniat baik namun di susupi oleh politikus-politikus pragmatis.

Serta berharap tetap agar proses hukum untuk 'para pengkhianat' itu segera di Tangkap & di Adili bahkan kalo perlu diakhiri di 'Monas' seperti lagu permintaan sang penghianat.

rachmanlatuconsina@gmail.com (Ketua MABES Anti Korupsi)

Share : |

 
Berita Terkait Oleh: Rahman Latuconsina
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Akbar Tanjung Komentari Sikap Politik Gerindra dan Demokrat Merapat ke Kubu Jokowi
Sulli: Perempuan yang Berani Memberontak terhadap Dunia K-pop
Polda Gelar Doa Bersama untuk Situasi Kamtibmas di Gorontalo
Polda Gorontalo Gelar Apel Kesiapsiagaan Jelang Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden
RUU Ketahanan Keamanan Siber dan RUU Perlindungan Data Pribadi Harus Direalisasikan
Hasanuddin Mas'ud Menjadi Ketua Komisi III DPRD Kaltim
Untitled Document

  Berita Utama >
   
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]