Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Kaur
Rapat Paripurna DPRD Kaur Menyetujui 7 Raperda Tahun 2018
2018-11-20 08:07:31

Tampak suasana saat berlangsung Rapat Paripurna DPRD Kaur.(Foto: BH /aty)
KAUR, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur, provinsi Bengkulu melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda mengenai pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 7 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kaur tahun 2018 yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Kaur Jailani S.Ip, serta dari pihak pemerintah daerah dihadiri Wakil Bupati Kaur, Hj. Yulis Suti Sutri pada, Senin (19/11).

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kaur yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kaur, Darhan S.Ip, dalam penyampaian pandangannya seluruh fraksi yang hadir menyatakan setuju dengan 7 Raperda yang telah disampaikan oleh beberapa juru bicara.

Sementara, Ketua DPRD kabupaten Kaur Jailani mengingatkan kendati 7 Raperda yang disampaikan telah disetujui untuk dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. "Jangan sampai setelah Raperda tersebut disahkan menjadi perda justru tidak berfungsi dan jalan ditempat. Mengingat sebelumnya ada beberapa perda di kabupaten Kaur tidak difungsikan, seperti perda mengenai hewan ternak," ungkap Jailani, Senin (19/11).

Menurut Jailani, sampai saat ini masih banyak hewan ternak yang masih berkeliaran di area perkantoran dan sekirarnya.

Sampai saat ini masih banyak hewan yang berkeliaran disekitar pemukiman masyarakat, "terutama pada malam hari masih banyak hewan ternak yang tidak di kandangkan dan berkeliaran dijalan raya yang sering kali membahayakan, bahkan menyebabkan laka lantas bagi pengendara yang melintas," pungkasnya.

Sedangkan, 7 usulan Raperda yang disetujui tersebut yaitu:

1. Raperda tentang revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
2. Raperda tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
3. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang
Retribusi Izin Gangguan.
4. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
5. Raperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.
6. Raperda tentang Perubahan Daerah Kabupaten Kaur No 18 Th 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
7. Perda Tentang Kewajiban Membaca Al Quran bagi Siswa.(bh/aty)



 
Berita Terkait Kaur
 
Pasca Banjir dan Longsor, Jalan Rusak di Kaur Terbengkalai dan Membahayakan Warga
 
Tingkatkan Pelayanan Masyarakat, Pemda Kaur Lakukan Mutasi Jabatan
 
Akibat Hujan Deras Jalan Menuju Kecamatan Kinal Putus
 
Kades Lama Dipecat, Masyarakat Desa Geramat Kecamatan Kinal Kini Fokus Membangun Desa
 
Puluhan Tahun Jalan Rusak Terabaikan Menuju Perkantoran Pemda Kaur
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Terbitkan PP Tapera, Pemerintah Dinilai Lepas Tangan Penuhi Tempat Tinggal Layak
Tahun Ajaran Baru Tetap Belajar Jarak Jauh
Bongkar Pasang APBN-P 2020, Bukti Data dan Asumsi Tidak Kredibel
Ditlantas Polda Metro Aktifkan Kembali Pelayanan SIM Keliling Guna Memecah Lonjakan Pemohon
Peduli Covid-19, Baintelkam Mabes Polri Beri Bantuan Ratusan Paket Sembako ke Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah
BP2MI Serahkan 415 Pengaduan Kasus ABK ke Bareskrim Polri
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020
Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'
Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]