Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Malaysia
Rakyat Malaysia Gotong royong Menyumbang untuk Bayar Utang Negara
2018-06-01 19:24:54

Pada hari pertama penggalangan dana oleh pemerintah, terkumpul tujuh juta ringgit Malaysia.(Foto: Istimewa)
MALAYSIA, Berita HUKUM - Warga Malaysia memilih cara yang tidak biasa untuk membantu menangani utang negara, yaitu menggalang dana dari orang per orang atau crowdfunding.

Perdana Menteri Malaysia yang baru, Mahathir Mohammad -yang secara mengejutkan memimpin oposisi mengalahkan pemerintah barisan Nasional, yang sudah berkuasa selama 40 tahun- menempatkan penanganan utang Malaysia sebagai prioritas.

Pria berusia 92 tahun, yang sebelumnya memerintah selama 22 tahun hingga 2003 lalu sebelum terpilih kembali Mei 2018, juga sudah mengungkapkan keyakinan bahwa sebagian uang yang lenyap akibat skandal korupsi 1MDB juga akan bisa dikembalikan untuk mengurangi bebang utang.

Saat ini utang negara diperkirakan sekitar satu triliun ringgit Malaysia (setara Rp3.482 triliun) atau sekitar sekitar 80% dari Produk Domestik Bruto, PDB, seperti dilaporkan kantor berita Reuters.

Dan warga Malaysia sudah menyumbang sekitar delapan juga ringgit Malaysia hanya dalam waktu sehari sejak pemerintah mengumumkan penggalangan dana untuk menghimpun uang tunai.

Langkah pemerintah ini ditempuh setelah munculnya prakarsa pribadi dari seorang warga Malaysia berusia 27 tahun, Nik Shazarina Bakti, dengan Please Help Malaysia!

Prakarsa Nik Shazarina Bakti itu berhasil mengumpulkan sekitar US$3.500 atau sekitar 13.938 ringgit.

Malaysia, Kuala LumpurHak atas fotoEPA
Image captionUtang Malaysia diperkirakan mencapai satu triliun ringgit Malaysia.

Pemerintah kemudian menindaklanjuti prakarsa tersebut dengan jaminan transparansi dari Menteri Keuangan, Lim Guan Eng.

"Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan peningkatan di kalangan rakyat atas posisi utang negara, ada tanda-tanda kesadaran dari rakyat untuk memberi dukungan kepada pemerintah."

Diberi nama Tabung Harapan Malaysia, pemerintah sudah mengumumkan nomor rekening dan bank yang akan menampung dana dengan sumbangan harus dalam mata uang ringgit.

"Rakyat secara sukarela ingin menyumbang pendapatan mereka kepada pemerintah untuk mengurangi beban," jelas Lim Guan Eng dalam pernyataannya.

Upaya yang ditempuh pemerintah Malaysia ini mengingatkan yang pernah dilakukan rakyat Korea Selatan tahun 1990-an, dengan antri berduyun-duyun untuk menyumbangkan barang-barang berharga, termasuk cincin kawin, guna membantu perekonomian negara dalam menghadapi krisis keuangan Asia.

Langkah Malaysia ini mendapat komentar dari beberapa pengguna Twitter di Amerika Serikat, yang tahun lalu diperkirakan memiliki beban utang sekitar US$20 triliun.

"Dengan defisit AS yang menggelembung, saya tertanya-tanya berapa lama lagi sebelum kita memulai cara ini," komentar salah seorang pengguna Twitter di AS.

Namun pengamat berpendapat penggalangan dana umum seperti yang dilakukan Malaysia tidak akan berdampak besar.

"Amat tidak mungkin, melihat skala utang di Malaysia. Akan lama sekali," kata Krystal Tan, ekonom di Capital Economics.(BBC/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Malaysia
Mantan PM Malaysia Najib Razak Ditahan Dikenai 25 Dakwaan Pencucian Uang
Pejabat Malaysia Klaim 'Proyek Cuci Uang' Mantan PM Najib Razak Melibatkan Cina
Ratusan Jam, Tas dan Ribuan Perhiasaan Triliunan Rupiah Disita dari Rumah Mantan PM Malaysia
Rakyat Malaysia Gotong royong Menyumbang untuk Bayar Utang Negara
Polisi Malaysia 'Sita Puluhan Koper Uang Tunai dan Perhiasan' dari Rumah Mantan PM Najib Razak
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Komisi VII Pertanyakan Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang pada KLHK
Penanganan Bencana Alam Dinilai Lambat
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
22 Pucuk Pistol Air Gun Diamankan Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok
Harimau Jokowi Layangkan Gugatan Perdata kepada Prabowo terkait Selang Cuci Darah RSCM
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Penipuan Mengaku sebagai Kepala Sekolah SD Rejosari
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan
Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019
LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks
Polri Siap Meluncurkan Gebrakan Milenial Road Safety Festival Guna Menekan Angka Kecelakaan
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]