Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 

RUU Pajak Karbon Masuk Parlemen Australia
Wednesday 14 Sep 2011 00:34:13

Warga Australia memprotes pembahasan RUU Pajak Karbon (Foto: AFP Photo)
Sydney (BeritaHUKUM.com) - Perdana Menteri Australia, Julia Gillard, sudah mengajukan RUU tentang pajak karbon yang kontroversial ke parlemen. "Hari ini kita bergerak dari kata-kata ke perbuatan. Parlemen akan menyelesaikan hal ini," kata Gillard saat mengantarkan RUU, seperti dikutip laman BBC, Selasa (13/9).

Upaya ini merupakan yang ketigakalinya setelah parlemen menolak dua usulan sebelumnya, yang diajukan perdana menteri saat itu, Kevin Rudd, yang kemudian digantikan oleh Gillard pada tahun 2010. Ia pun mengharapkan upaya yang ketiga ini tidak mendapat penentangan dari parlemen.

"Jika Anda tidak melakukan yang baik untuk bangsa, maka Anda sebaiknya tidak di parlemen. Ini waktunya untuk menganmbil tindakan dalam perubahan iklim yang kita butuhkan," kata Gillard.

Dengan peraturan itu maka sekitar 500 industri penghasil polusi terbesar di negara itu harus membayar sebesar A$23 atau sekitar Rp20.000 untuk setiap ton karbon dioksida yang mereka hasilkan. Jika disetujui parlemen, rencananya pajak karbon ini akan mulai diterapkan Juli 2012.

Ditentang oposisi
Pajak karbon menjadi inti dari strategi pemerintah dalam menghadapi perubahan iklim namun pihak oposisi berpendapat pajak itu akan meningkatkan biaya hidup. Saat ini baru Uni Eropa dan Selandia Baru yang sudah menerapkan pajak karbon nasional.

Australia menetapkan target untuk mengurangi emisi sebesar 5% dari level 2002 pada tahun 2020. Kebijakan lingkungan ini juga mendapat dukungan dari para politisi independen maupun Partai Hijau, sehingga diperkirakan akan lolos di parlemen.

Namun, pihak yang menentang tidak juga tidak kalah banyak, antara lain perusahaan energi dan kelompok oposisi. Dan akhir Agustus lalu, ratusan pengemudi truk melakukan aksi unjuk rasa di gedung parlemen Australia di Canberra sebagai aksi menentang pemberlakuan pajak karbon oleh pemerintah.(bbc/sya)

Share : |

 
Berita Terkait
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Siap-siap, WhatsApp Ancam Pidanakan Penggunanya
Utang Pemerintah yang Besar akan Menyulitkan Negara Menalangi Utang Swasta Seperti Krisis 97/08
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Labirin Maskapai Penerbangan Indonesia
Harga Tiket Pesawat Dikeluhkan Mahal, Menhub: Itu Bukan Urusan Saya
Hong Kong: Aksi Ribuan Massa Tetap Digelar Meski RUU Ekstradisi Ditangguhkan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]