Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Perlindungan Data Pribadi
RUU Perlindungan Data Pribadi Masih Mandek di Pemerintah
2019-07-03 16:41:24

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta.(Foto: jaka/hr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menjelaskan salah satu hambatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) belum masuk untuk dibahas di DPR karena belum adanya kesepakatan pada tim pemerintah. Padahal sejak 2016 RUU ini telah masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.

Hal ini ia sampaikan ketika menjadi narasumber dalam acara Forum Legislasi di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Selasa (2/7). Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengaku masih menunggu karena sebelumnya antara DPR dengan pemerintah telah sepakat bahwa RUU tersebut menjadi inisiatif dari pemerintah.

"Kita ada persoalan nih salah satu hambatan kenapa sih RUU PDP ini belum masuk ke DPR, yang kita dengar penjelasan berkali-kali adalah di tim pemerintah sendiri ini belum selesai persoalannya. Salah satu penjelasannya ternyata di pemerintah sendiri belum sepakat, salah satu yang krusial menurut saya adalah yang kita dengar, apa yang dimasud dengan data pribadi dan data publik yang tidak pribadi," ucap Sukamta.

Politisi dapil Yogyakarta ini menilai bahwa dunia digital tak akan berkembang apabila perlindungan data pribadinya tidak beres. Ia juga mengasumsikan teknologi digital dan segala inovasinya akan berjalan baik apabila urusan perlindungan data pribadinya sudah terselesaikan.

"Di peraturan Menteri Kominfo yang bicara soal perlindungan data pribadi itu juga belum cukup. Kita berharap mudah-mudahan kerena ini sangat urgent, yang turunan dari ini semua karena dunia digital ini sudah akselerasinya tinggi sekali dan kita sudah ini revolusi industri 4.0 dan pemerintah sudah menyiapkan masuk revolusi 5.0. Ini artinya akselerasi dunia digital ini akan sangat cepat sekali perkembangannya," pungkasnya.(er/es/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Perlindungan Data Pribadi
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti Fadilah Tak Kantongi Izin Kemenkumham
Jelang Penerapan 'New Normal', Pemerintah Perketat PSBB di 4 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota
Amien Rais Sebut New Normal Itu Pengelabuan dan Menyesatkan
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Mulai Diadili dalam Kasus Dugaan Korupsi
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Data Jutaan WNI Diduga Dibobol Peretas dari KPU, 'Bisa Disalahgunakan untuk Kejahatan Siber'
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu
Hadiri Rapat Panja Omnibus Law Cipta Kerja, Fraksi PKS Nyatakan Oposisi
Muhammadiyah Menolak Berdamai dengan Covid-19
Netty Prasetiyani: 'Indonesia Terserah' Muncul karena Pemerintah Plin-Plan Soal PSBB
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]