Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
KPK
RUU Penyadapan Tak Kurangi Kewenangan KPK
2018-12-08 06:41:02

Ilustrasi. Gedung KPK.(Foto: BH /sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menegaskan keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan tidak akan mengganggu kinerja dan mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebaliknya, RUU Penyadapan akan memperkuat norma yang terdapat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

"Kami bersyukur KPK mengapresiasi terhadap draf rancangan undang-undang yang kami bahas," ungkap Supratman usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Baleg DPR RI dengan Pimpinan KPK terkait substansi RUU Penyadapan, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12).

Lebih lanjut Supratman menjelaskan, RUU Penyadapan sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), dimana penyadapan perlu diatur dalam beleid khusus. Menurutnya, dalam RUU itu, kewenangan KPK dalam melalukan tata cara penyadapan tidak akan berubah, dalam hal ini harus izin pengadilan. Tetap ada pengecualian seperti yang diberikan oleh UU Tipikor, dan masuk sebagai norma ke dalam draf RUU.

"Kita juga menyarankan supaya peraturan internal KPK soal penyadapan masuk ke dalam norma RUU ini, sehingga kekuatan hukumnya tidak menjadi peraturan internal saja. SOP itu diperkuat hingga tidak ada lagi yang perdebatan publik tentang kewenangan KPK dan lembaga penegakkan hukum yang lain," sambung legislator Partai Gerindra itu.

Dalam rapat tersebut, Pimpinan KPK Laode M Syarief mengajukan beberapa usulan untuk mempermudah pekerjaan lembaga antirasuah yang dipimpinnya. Salah satu usulan tersebut adalah batas waktu penghancuran hasil sadapan. KPK menginginkan agar batas waktu penghancuran hasil sadapan sebagai alat bukti peradilan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan atau inkrah.(ann/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait KPK
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Baleg DPR Pinta Naskah Akademik dan Draf RUU yang Masuk dalam Omnibus Law
Korea Selatan: Sungai Memerah Tercemar Darah Bangkai Babi yang Dibunuh untuk Cegah Penyebaran Virus
Demonstrasi Hong Kong: Sekolah dan Universitas Ditutup karena Alasan Keamanan
Gawat Nih, Ketum Ikatan Guru Indonesia Imbau Guru Honorer Kompak Tinggalkan Ruang Kelas
Bos LJ Hotel Ternyata DPO PoldaSu Kasus Penipuan, Diminta Segera Ditangkap
Pemohon Uji UU KPK di MK Sampaikan Perbaikan Permohonan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik
Jelang Munas X Partai Golkar, Bamsoet Cooling Down agar Pendukungnya Tak Digeser dan Disingkirkan
Mafia Pangan Harus Diberantas
Ketum Anis Matta Sebut Partai Gelora Adalah Partai Islam dan Nasionalis
Rio Capella Sebut NasDem Restoran Politik, Zulfan Lindan: Dia Tidak Waras!
Bedah Kasus Unggahan Ade Armando, 'Meme Joker' Gubernur DKI Anies Baswedan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]