Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Politik
Quick Count Jangan Jadi Alat Proganda Memframing Angka Hasil Real Count yang akan Dihitung KPU
2019-04-18 09:21:02

Ilustrasi. Tampak suasana saat penghitungan suara Pilpres di TPS 61 Pamulang Timur.(Foto: BH /sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Waketum DPP Partai Gerindra menyampaikan bahwa Lembaga survei ditantang untuk buka data hasil perhitungan internal, ungkap Arief Puyono yang juga sebagai salah satu juru bicara BPN 02 pasangan Prabowo - Sandi itu pada malam pasca hari pencoblosan di Jakarta pada, Rabu (17/4).

Memangnya Lembaga Survei punya dokumen C1, dari mana mereka dapat?, tanya Arief.

Menurutnya, "jangan sampai Lembaga Survei manjadi sumber kerusuhan, karena mereka itu disinyalir tidak jujur dan menipu rakyat, ungkapnya.

Selanjutnya, Arief mempertanyakan kembali, "Ayo buka dari mana pendanaannya yang mereka dapat," cetus Arief.

Maka itulah, Arief menyampaikan, "jadi mohon Lembaga Survei quick count jangan jadi alat proganda untuk memframing atau menindak lanjuti angka angka hasil real count yang akan dihitung oleh KPU," jelasnya.

Masyarakat sudah cerdas, karena banyak Lembaga survey quick count dibayarin oleh kandidat. Seperti contoh saja, saat Pilkada DKI Jakarta quick count yang memenangkan Ahok - Djarot ternayat terbukti salah.

"Maka itu KPU kami harap jangan coba-coba ikut ikutan untuk melegitimasi kecurangan yang didasarkan oleh hasil Quick count,"Bisa terjadi kemarahan masyarakat dan amuk massa nantinya," tegas Arief singkat.

Kemudian, Arief juga mengatakan bahwa ini diduga kuat bukti lembaga survei mau digunakan framing untuk melakukan kecurangan agar menyamakan hasil Perhitungan real count oleh KPU.

Pertama sample yang di ambil Lembaga Survey tidak lebih dari 3.000 TPS. (sementara seluruh total berjumlah ada 813.350 TPS di seluruh Indonesia). Pertanyaannya apakah TPS-TPS yang diamati ditingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten tidak bisa terakses oleh internet?.

"Jadi sudah jelas ini sebuah upaya pengiringan opini dan propaganda untuk melakukan kecurangan. Yang waras tolong bisa mikir jangan mau ditipu Lembaga Survei," pungkasnya.(bh/mnd)

Share : |

 
Berita Terkait Politik
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kepala Balai Karantina Pertanian Semarang Akan Tuntut Balik Polda Jateng dan PT Katama Surya Bumi
Sambangi Komnas HAM, LKBHMI Minta Dalang Kerusuhan 21-22 Mei di Ungkap
Amien Rais: Seorang Muslim Tidak Boleh Berpikir Kalah di Dunia, Menang di Akhirat
Mahasiswa Hukum UBK Lakukan Penelitian di PPWI terkait UKW
Pukul Hakim di Persidangan, Tomy Winata Himbau DA Agar Patuh dan Taat Hukum
Pos Indonesia Tak Boleh Ditutup
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!
Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0
PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung
KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Dugaan Suap Proyek Reklamasi Pulau
Kubu Prabowo Ajukan Permohonan Kedua Ke MA, Begini Ceritanya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]