Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Proyek Beras Basah
Putusan Sela Dugaan Korupsi Proyek Tetrapot Beras Basah Rp11 Milyar Dilanjutkan
2017-11-15 05:58:38

Suasana sidang kasus dugaan Korupsi Proyek Beras Basah, Bontang.(Foto: BH /as)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) menyidangkan kasus dugaan korupsi proyek pemecah ombak (Tetrapot) di Pantai Beras Basah Bontang,

Pembacaan putusan sela oleh ketua majelis hakim Fery Haryanta,SH yang didampingi Joni Kondolele, SH dan Pister Sitorus,SH terhadap 6 terdakwa, masing-masing terdakwa Rudy Muhammad Saidi, Prihananto Giri Nugroho, Sunarya, Suryanta, Saiful Amal, Alwi Al Jufrie dan terdakwa Rudi MS, dengan di dampingi penasihat hukum mereka, serta dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) M. Iqbal dkk dari Kejaksaan Tinggi Kaltim.yang digelar pada, Selasa (14/11) dengan agenda sidang pembacaan putusan sela.

Dalam amar putusan sela yang dibacakan, ketua majelis hakim menolak eksepsi yang di sampaikan penasihat hukum dari ke 6 terdakwa tersebut dengan mengatakan eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak dapat di terima.

Untuk di ketahui bahwa para terdakwa di dakwa oleh JPU dalam dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Disamping itu terdakwa juga di dakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Usai pembacaan putusan sela tersebut, Ketua Majelis Hakim meminta kepada penasihat hukum para terdakwa dan JPU untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada lokasi proyek Penangkal banjir di Beras Basah Kota Bontang.

Permintaan Ketua Majelis Hakim untuk melakukan PS di respon oleh Ketua Tim Penasihat Hukum para terdakwa, Hendrik Yuk Alberth dengan mengatakan pelaksanaan PS akan dilakukan pada, Jumat (24/11) mendatang, terdiri dari Majelis Hakim, Tim JPU, Para Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum para terdakwa.

Saat dikonfirmasi pewarta BeritaHUKUM.com usai sidang, Hendrik Yuk Alberth Ketua Tim Penasihat Hukum para terdakwa mengatakan bahwa, sangat mendukung Pemeriksaan Setempat, sebab dalam sidang ada perbedaan keterangan ahli yang dihadirkan Jaksa dan keterangan ahli dari kita, jelas Hendrik.

"Sangat mendukung pemeriksaan setempat karena dalam persidangan ada perbedaan keterangan ahli yang dari kejaksaan dan keterangan ahli dari kita," ujar Hendrik.

Mengenai jadwal pemeriksaan setempat, Hendrik mengatakan akan dilakukan pada Jumat (24/11) di TKP proyek Beras Basah Bontang, dan pihaknya berangkat pada, Kamis (23/11) sore, pungkas Hendrik.(bh/as)

Share : |

 
Berita Terkait Kasus Proyek Beras Basah
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Legislator Minta Ketegasan Kemenlu Terhadap Penahanan Muslim Uighur di Cina
Persija Pawai Juara, Ditlantas PMJ Lakukan Rekayasa Lantas di SU GBK dan Balaikota
Selangkah Lagi Indonesia Menjadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia 2020
PAN: Pro-Jokowi di Sumsel Bukan Kader, Keterlaluan Bohongnya!, DPW Sumsel Tempuh Jalur Hukum
BPN Prabowo-Sandi: Alhamdulillah, Biang Fitnah Sudah Dukung Jokowi
Kapendam Jaya Mengapresiasi Polisi Cepat Menangkap Pelaku Penganiayaan Anggota TNI
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Tim Siber Bareskrim Polri Menangkap 3 Pelaku Pembobol Kartu ATM Mencapai Rp 2,5 Miliar
Fahri Hamzah Dukung Pansus Tercecernya KTP-el
SAPDA5 Laporkan Hasto ke Bawaslu RI, Diduga Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Lakukan Black Campaign
Inilah 3 Orang DPO Pelaku Pengeroyokan Anggota TNI di Ciracas, Jakarta Timur
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal
Kapolda Metro Jaya Memerintahkan untuk Ungkap Pelaku Anarkis di Polsek Ciracas
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]