Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Lampung
Pusat Diminta Tinjau Ulang Izin Perusahaan Batu Bara
Tuesday 25 Feb 2014 18:37:34

Ilustrasi. Jalan Rusak.(Foto: BH/jml)
BANDAR LAMPUNG, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi Lampung baru akan berinventarisasi terkait perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perindustrian energi seperti batu bara, semen, dan pasir.

Hal tersebut disampaikan Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Arinal Junaidi.
Menurutnya, banyaknya infrastruktur jalan di Lampung yang mengalami kerusakan diakibatkan beban muatan yang melebihi tonase 40 ton, seperti yang dilansir dari lampung.tribunnews.com.

"Dalam waktu dekat kita akan menginventarisasi semua permasalahan karena sekarang ini sudah cukup mengganggu di aktivitas ekonomi. Pertamina untuk menyuplai BBM-nya ke beberapa kabupaten/kota mulai terganggu karena kerusakan-kerusakan jalan maupun jembatan. Begitu juga hasil-hasil produksi pertanian," ujar Arinal di Hotel Sheraton, Bandar Lampung, Selasa (25/2).

Arinal menambahkan, pihaknya juga akan meminta pemerintah pusat meninjau ulang izin perusahaan batu bara yang ada di Lampung.

"Yang menjadi masalah, pemerintah pusat tidak pas memberikan izin. Itu kita akan minta ditinjau. Karena gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah. Izin beberapa perusahaan pengangkutan batu bara itu tidak pas. Termasuk PT SBR," tegasnya.(tbn/lpg/noval/bhc/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Lampung
LBH Awalindo Serahkan Data Dugaan Korupsi Lampung Utara Ke KPK
Kondisi Way Kambas Sangat Menyedihkan
Tingkatkan Prestasi Penegakan Hukum di Lampung
Dalil Pemohon Tidak Terbukti, MK Tolak Permohonan PHPU Lampung
Pusat Diminta Tinjau Ulang Izin Perusahaan Batu Bara
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Direktorat Hukum Bakamla RI Tingkatkan Kapasitas Personel di Bidang Perundang-Undangan
Museum Basoeki Abdullah akan Gelar Pameran Lukisan dari 19 Perupa
Polisi Menangkap 2 Tersangka Penjual Obat Keras Berbagai Merk 15.367 Butir
Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun
Tommy Soeharto: KIBLAT Harus Lebih Menyapa Masyarakat Bawah dengan Bakti Sosialnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun
Terkait Laporan NasDem, Otto Hasibuan Bersama 720 Pengacara Bergabung Mendukung Rizal Ramli
Ada 17 Poin Pakta Integritas Ijtima Ulama II Ditandatangani Prabowo Subianto
Pemuda Muhammadiyah Tantang Sandiaga Uno Hadirkan Perubahan Ekonomi
Babak Baru Politik Kardus, Pengamat: Untuk Menjerat Mahar Politik, UU Harus Punya Pasal Serius
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]