Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi V
Public Service Tak Kenal Untung Rugi
2018-12-19 07:04:55

Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI saat melakukan peninjauan ke Stasiun LRT Jakabaring dan rangkaian kereta LRT di Kota Palembang.(Foto: Istimewa)
PALEMBANG, Berita HUKUM - Pembangunan Light Rapid Transit (LRT) jika dianalisis berdasarkan cost material pasti tidak menguntungkan. Tetapi karena LRT adalah public service maka disitulah kehadiran pemerintah untuk melayani masyarakat Palembang, Sumatera Selatan. Untuk kepentingan public service, maka layanan itu tidak mengenal untung dan rugi.

Demikian ditekankan Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady ketika diwawancarai Parlementaria di dalam LRT menuju Stasiun Bandara, Palembang, Sumsel, Jumat (14/12). Peninjauan LRT ini menjadi rangkaian agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Sumsel.

"Jika dihitung, untuk mencapai Break Even Point (BEP) saja itu tidak mungkin, pasti ada kerugian dalam memenuhi kebutuhan material. Tetapi peran pemerintah yang telah hadir untuk melayani masyarakat terbukti memiliki banyak manfaat," kata Hamka.

Legislator Partai Golkar ini mengatakan, pembangunan LRT jelas rugi secara materiil, tapi pelayanan terhadap masyarakat itu tidak akan rugi. Masyarakat Palembang ketika ingin pergi ke Bandara, memiliki gengsi tersendiri ketika sampai di bandara.

"Saya tidak mau mengatakan negara wajib rugi pada setiap kegiatan yang mengarah pada public service. Tapi dalam membangun pelayanan public, tentu tidak mempertimbangkan untung dan rugi," jelasnya.

Legislator dapil Sulawesi Selatan ini menambahkan, jangan hanya melihat dari aspek materiilnya saja, tetapi perlu juga dilihat aspek sosial dan aspek ekonomi. "Yang penting adalah bagaimana public service ini bisa melayani masyarakat. Itu poinnya," tutupnya.(cas/sf?DPR/bh/sya)



Share : |

 
Berita Terkait Komisi V
Public Service Tak Kenal Untung Rugi
Terjadi Anggaran Ganda dalam Pengadaan dan Pengelolaan BRT NTB
Komisi V DPR Pihatin Adanya Polemik Angkutan Online
Bagasi Penumpang Hilang, Akibat Rendahnya Keamanan Dan Pengawasan Bandara
Komisi V DPR Janji Segera Tuntaskan RUU Arsitek
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Jokowi di Ambang Kekalahan?
Aher Serukan Hadapi Pemilu Damai dengan Sejuk dan Gembira
Indonesia Menang Mutlak Atas Perkara Gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd
Hormati Pilihan Politik Pihak Lain, Ialah Cara Jawara Banten Dukung Pemilu Damai
Anies Baswedan Apresiasi Seluruh Pekerja Pembangunan MRT
Kampanye Akbar Capres 02 Prabowo di Karebosi Makassar Ada Bendera Golkar
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Indonesia Menang Mutlak Atas Perkara Gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd
KPK OTT Direktur BUMN Krakatau Steel, Jokowi Gagal Kelola BUMN yang Bersih dari Korupsi dan Suap
Polisi Menangkap 9 Tersangka Sindikat Pemalsu Materai yang Dijual Online
KPK Tetapkan 3 Tersangka Dalam Kasus Suap Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama
Tunjukkan Solidaritas, Lampu JPO GBK Visualkan Warna Bendera Selandia Baru
KPK Akhinya Tetapkan Ketum PPP Romahurmuziy Tersangka
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]