Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Proyek Kementerian PUPR
Proyek Beronjong Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Layak di Periksa Penegak Hukum
2019-01-29 05:16:05

Tampak kondisi pembangunan Proyek Beronjong di desa Talang Berangin, Kinal, Kaur, Bengkulu.(Foto: BH /aty)
KAUR, Berita HUKUM - Pembangunan Beronjong yang menggunakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi Bengkulu tahun anggaran 2018 berkisar Rp.900 juta melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di desa Talang Berangin kecamatan Kinal kabupaten Kaur, provinsi Bengkulu, diduga menjadi ajang korupsi berjamaah.

Noven Iswandi yang mengaku sebagai pemodal dan selalu memantau jalannya kegiatan penyelesaian proyek pembuatan Beronjong di hamparan Lembak Papahan ini, sejak awal mulainya kegiatan pembangunan mengetahui, kalau juklak dan juknis pembuatan bangunan tersebut harus menggunakan batu-batuan yang berasal galian C yang masih memiliki izin resmi dan pertanggungjawaban pemilik galian C ,harus menyetor kepada kas Daerah Kabupaten.

Noven menambahkan bahwa, "jumlah kubikasi kebutuhan batu di wilayah pekerjaan proyek ini berjumlah lebih kurang 600 kubik, namun mengingat dan menimbang sulitnya melakukan mobilisasi pengangkutan, terpaksalah pengambilan batu di lokasi pembuatan pembangunan sendiri," ujarnya, Senin (28/1).

Sudah disadari Noven bahwa ada biaya pengangkutan beserta bahan baku material batu dan pembelian material di galian C resmi, yang belum bisa dipenuhi secara umum, akan tetapi secara pribadi Noven mengeluhkan bahwa dirinya ditipu oleh kontraktor tersebut yang berinisial AY saat pencairan dana di Bank BPD Bengkulu
.
Sehingga Noven menambahkan, untuk sebagai pendorong dalam memulai pekerjaan, pihaknya "sudah berkoordinasi dengan Polsek Kaur Tengah dan Polres Kaur, agar kedepannya setelah pembangunan ini selesai tidak ada permasalahan yang tersandung dengan Hukum," pungkas Noven dengan pihak media.

Sementara, dari Masyarakat Peduli Hukum:yakni Hasril Iswanto beserta rekan-rekan terkait permasalahan ini mengatakan, pihak penegak Hukum mestinya sudah melakukan pemeriksaan terhadap individu pemilik kegiatan proyek pembuatan Beronjong di desa Talang Berangin kecamatan Kinal kabupaten Kaur Bengkulu.

"Karena dengan mengedepankan azaz tak bersalah, diduga secara kebutuhan material batu tidak membeli, mobilisasi tidak ada, dan kualitas bangunan dipertanyakan," ungkap Hasril.

"Sebagai masyarakat, bila kondisi ini nantinya terkesan tidak diperhatikan, maka kami akan melayangkan surat laporan secara resmi kepada Aparat Penegak Hukum," pungkas Hasril.(bh/aty)

Share : |

 
Berita Terkait Kasus Proyek Kementerian PUPR
Proyek Beronjong Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Layak di Periksa Penegak Hukum
Dinas PUPR Kaur Dilaporkan Ke Kejaksaan Negeri Terkait Dugaan Korupsi
Kejari Barito Selatan Gelar Perkara Bersama KPK Kasus Dugaan Korupsi Proyek Senilai Rp 300 M
Kejari Barito Selatan Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan dan Jembatan MTU - Bengkuang
Kejari Barito Selatan Siap Umumkan Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Rp 300 Milyar
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mahasiswa Hukum UBK Lakukan Penelitian di PPWI terkait UKW
Pukul Hakim di Persidangan, Tomy Winata Himbau DA Agar Patuh dan Taat Hukum
Pos Indonesia Tak Boleh Ditutup
Gerindra: Demi Indonesia, Prabowo Rela Dikecam karena Bertemu Jokowi
Forum Kerjasama Agribisnis Indonesia-Singapura Tingkatkan Ekspor Hortikuktura
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!
Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0
PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung
KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Dugaan Suap Proyek Reklamasi Pulau
Kubu Prabowo Ajukan Permohonan Kedua Ke MA, Begini Ceritanya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]