Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
MRT
Program MRT Bukan Keberhasilan Jokowi Sendiri
2019-03-26 16:52:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Program Moda Raya Terpadu (MRT) yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo baru-baru ini tidak bisa diklaim sebagai keberhasilan Jokowi sendiri sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. MRT sudah dirancang pembangunannya sejak era Gubernur Fauzi Wibowo. Dan kini, transportasi tersebut diselesaikan di era Gubernur Anies Baswedan.

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Seokartono menegaskan hal ini di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/3). Persoalannya kemudian, moda ini belum terkoneksi dengan moda transportasi massal lainnya. Gubernur Anies yang akan repot mengoneksikannya dengan sejumlah moda transportasi lainnya, karena sebelumnya belum terkoneksi.

"Selamat Pak Anies. Cuma MRT ini perlu dibenahi lagi, karena sudah terlanjur dalam perancangan yang salah dan serampangan. Perancangannya ini tidak terkoneksi dengan moda lainnya. Akhirnya, Pak Anies kerja keras untuk mengoneksikan dengan bus-bus Transjakarta. Perencanaan yang salah di awal mengakibatkan kereta MRT ini dikhawatirkan tidak dimanfaatkan oleh publik," ungkap politisi Partai Gerindra itu.

Bambang sesungguhnya ingin mengeritik Jokowi yang ketika menjadi gubernur salah dalam merancang moda MRT. Gubernur Anies sebagai penerusnya direpotkan bagaimana harus mengoneksikan dengan moda transportasi lain agar bisa dimanfaatkan warga Ibu Kota.

"Jangan seperti LRT di Palembang yang akhirnya jadi beban. Mestinya LRT Palembang didukung orang-orang Palembang sendiri lewat APBD, bukan orang Indonesia lewat APBN," tutur Bambang.(mh/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait MRT
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Status Anak Perusahaan BUMN: Adalah BUMN
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Baleg DPR Harapkan Keseriusan Pemerintah Bahas Undang-undang
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]