Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Partai PBB
Prof Yusril: Ada 3 Prinsip untuk Umat Islam yang Terlibat Langsung ke Politik
2018-03-11 08:38:11

Prof Yusril Ihza Mahendra menjadi Khotib Jumat di Masjid Al Akbar Sorong Provinsi Papua Barat.(Foto: Istimewa)
SORONG, Berita HUKUM - Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Islam mengajarkan bahwa kehidupan politik haruslah didasarkan atas keadilan, keseimbangan dan proporsionalitas. Tanpa menjaga dan mempertahankan hal itu, maka konflik dan perpecahanlah yang akan terjadi, bukan kedamaian, kemajuan dan kesejahteraan.

Hal itu dikatakan Yusril dalam ceramahnya di Gedung Pertemuan Masjid Akbar Kota Sorong, Papua Barat, tadi malam (9/3). Pertemuan yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Sorong itu dihadiri sekitar 500 tokoh ormas Islam, sesepuh dan aktivis Islam.

Yusril mengajak umat Islam untuk berpartisipasi aktif dalam politik dan mengisi berbagai jabatan politik strategis agar kebijakan negara sejalan dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin dan nilai-nilai kebangsaan demi kemaslahatan dan kemajuan bangsa.

Menyinggung kemajemukan bangsa, Yusril mengatakan hal itu adalah suatu keniscayaan yang harus diterima. Islam sendiri, menurutnya telah memberikan bimbingan bagaimana hidup dalam kemajemukan. Umat Islampun sepanjang sejarahnya telah terbiasa hidup berdampingan secara damai atas dasar menghormati dan saling menghargai dalam kebersamaan.

Suatu hal yang sangat penting dalam kemajemukan itu ialah ditegakkannyaa tiga prinsip utama yaitu keadilan, keseimbangan dan proporsionalitas dalam semua aspek kehidupan. Dalam pengisian jabatan politik dan penerapan kebijakan sosial ekonomi penerapan ketiga prinsip itu sangat mutlak untuk menjaga agar bangsa ini tetap utuh dan bersatu selamanya, tanpa khawatir terjadinya disintegrasi .

Ketiga prinsip yang dikemukakan di atas menurut Yusril hanya bisa ditegakkan jika umat Islam terlibat langsung ke dalam politik, bukan sekedar jadi penonton.

Sebab, tambahnya UUD tidak memberikan keistimewaan atau pengaturan khusus mengenai umat Islam, sebagaimana di Malaysia yang mengakui dan menjamin keistimewaan orang Melayu yang otomatis beragama Islam dan pernyataan dalam konstitusinya bahwa Islam adalah agama resmi negara.

Karena tidak ada keistimewaan apapun kepada Islam dan umat Islam, meskipun agama ini dianut secara mayoritas mutlak, maka tidak ada jalan lain bagi umat Islam kecuali mampu berkompetisi dan mengatur strategi secara tepat, untuk membangun kebijakan dan melakukan kontrol terhadapnya agar Islam dan umat Islam menjadi tuan di negerinya sendiri.(beng/ak/abadikini/bh/sya)



Share : |

 
Berita Terkait Partai PBB
DPW dan DPC se-Jatim Menyerahkan Arah Dukungan Capres 2019 kepada Ketum PBB
Yusril Sebut Calon Petahana Tak Perlu Berhenti, Sekjen PBB: Makin Jelas Kemana Arah Dukungan PBB
Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019
Yusril Tidak Ambil Pusing untuk Terlibat dalam Koalisi Pilpres 2019
Yusril: Jokowi Menyandera Banyak Parpol
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal
Defisit BPJS Kesehatan Harus Diselesaikan Secara Komprehensif
Kanada Bebaskan Putri Pendiri Huawei, Proses Ekstradisi Tetap Berjalan
FOKAN Minta Para Capres-Cawapres 2019 Serius Canangkan Program P4GN
Jelang Pemilu 2019, Politik Identitas, Radikalisme dan Terorisme Berpotensi Ganggu Stabilitas NKRI
Soal Ruas Jalan Papua, Natalius Pigai: Janganlah Diam.. Saya Tunggu Respos Istana, Bukan Orang Politik dan TimSes!
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal
Kapolda Metro Jaya Memerintahkan untuk Ungkap Pelaku Anarkis di Polsek Ciracas
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda
Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan
Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]