Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Cyber Crime    
 

Prita Resmi Ajukan PK
Monday 01 Aug 2011 18:28:04

BeritaHUKUM.com/riz
JAKARTA-Prita Mulyasari, terdakwa kasus pencemaran nama baik melalui surat elektronik terhadap RS Omni, Serpong, Tangerang, Banten, akhirnya mewujudkan niatnya mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK). Hal ini dilakukannya dengan mengajukan permohonan itu ke Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Senin (1/8).

Demikian dikatakan penasihat hukum Prita, Slamet Yuwono kepada wartawan. Menurutnya, pengajuan dan pendaftaran ini diterima bagian panitera PN Tangerang. Pengajuan PK itu, karena Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengabulkan kasasi yang diajukan tim jaksa penuntut umum terhadap putusan hakim PN Tangerang yang memvonis bebas Prita.

Majelis hakim agung yang memutuskan perkara tersebut adalah Zaharuddin Utama, Salman Luthan, dan Imam Harjadi dan putusan tersebut bernomor 822 K/PID.SUS 2010. Padahal, dalam sidang di PN Tangerang bahwa Prita dinyatakan hakim bebas dan menilai tuntutan JPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

“Atas dasar itulah kami mengajukan PK dan kami harapkan segera diproses secepatnya. Memori PK yang didaftarkan itu dengan tebal sebanyak 52 halaman. Tujuan PK itu, agar ada keadilan terhadap rakyat kecil yang membutuhkan perlindungan hukum,” kata Slamet, tanpa merinci bukti baru (novum) yang disisipkan dalam memori PK-nya tersebut.

Sementara dihubungi terpisah, Wakil Panitera PN Tangerang, Ratu Hera membenarkan bahwa pihaknya telah menerima memori PK Prita Mulyasari. "Benar, kmi sudah menerima memori PK dari Prita Mulyasari melalui kuasa hukumnya Slamet Yuwono dari kantor OC Kaligis," kata dia.

Menurut dia, memori PK yang diterima tersebut terdaftar dengan nomor 6 PK/PID/2011/PN.TNG tertanggal 1 Agustus 2011. “PK Prita itu diajukan, karena kasasi yang diajukan penuntut umum dikabulkan hakim MA,” jelas dia.(bie)

Share : |

 
Berita Terkait
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Status Anak Perusahaan BUMN: Adalah BUMN
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Baleg DPR Harapkan Keseriusan Pemerintah Bahas Undang-undang
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]