Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Komisi IV DPR
Prinsip Konservasi Bertentangan dengan Komersialisasi
2019-02-03 15:36:00

Kunker Komisi IV DPR RI, dalam rangka pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Ruang Pertemuan Bina Praja Kantor Gubernur Sumatera Selatan.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo menyampaikan konsep usaha atau komersialisasi tidak relevan dengan aktivitas konservasi, yakni pelestarian atau perlindungan terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Sehingga pemanfaatan hutan untuk peningkatan ekonomi perlu ditelaah lebih lanjut.

Demikian diungkapkannya di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (30/1). Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo ini untuk menjaring masukan dari para pakar dari perguruan tinggi dan berbagai pihak terkait pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE).

"Fundamental konservasi terdiri dari dua hal yang penting, yakni perlindungan dan menjaga. Saya mohon pencerahan, hutan kita tinggal sekian, kemudian kalau begini membahayakan atau tidak," tandas Rahmad sembari bertanya.

Berangkat dari pemikiran tersebut, lanjut legislator PDI-Perjuangan ini, Parlemen dan pemerintah harus hati-hati membahas pemanfaatan konservasi dan sumber daya alam. Khususnya konservasi yang diberikan untuk komersial.

"Kita harus hati-hati membahas ini, karena hutan kita saat ini paling tinggal 30 persen. Kalau diberikan payung hukum, apapun bentuknya yaitu diberi izin untuk komersialisasi. Apakah tidak akan membuka ruang hutan kita semakin sempit karena kepentingan kemanfaatan ekonomi," paparnya.

Ia menambahkan, tidak dipungkiri hutan telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat yang hidup di sekitarnya. "Tetapi apakah itu tidak akan membahayakan dari sisi konservasi itu sendiri. Itulah makanya pada kesempatan yang baik ini, kita coba berdiskusi dengan para pakar yang membidangi kehutanan di Sumsel dengan harapan kita mendapatkan pemikiran-pemikiran baru," jelasnya.

Legislator dapil Jawa Tengah ini melanjutkan, dengan kondisi hutan yang tinggal 30 persen semestinya kegiatan pemanfaatan hutan, produksi kayu dari hutan alam harus dikurangi. Sebaliknya, kegiatan rehabilitasi dan konservasi semakin ditingkatkan untuk memulihkan fungsi hutan.

"Untuk itu, kami berharap pencerahan-pencerahan seperti ini didapatkan dalam FGD, sehingga menjadi pertimbangan bagi dewan apakah perlu tidaknya komersialisasi. Prinsipnya dewan sudah mempunyai pandangan, tetapi kami ingin mendapatkan feedback dalam rangka penyempurnaan RUU KSDAHE ini," sambungnya.(ann/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Komisi IV DPR
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Hong Kong: Aksi Ribuan Massa Tetap Digelar Meski RUU Ekstradisi Ditangguhkan
Diterpa kegaduhan, Ketua PD Desak KLB: Demi Harkat dan Martabat SBY!
Pertarungan 'Moral' Di Mahkamah Konstitusi
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]