Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Reshuffle
Presiden SBY Akan Reshuffle Kabinet?
Friday 09 Sep 2011 14:03:13

Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II (Foto: Istimewa)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Presiden SBY dikabarkan segera melakukan pergantian (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Sejumlah menteri akan dicopot. Selain itu, juga akan dilakukan rotasi terhadap beberapa menteri. Langkah ini diambil bertepatan dengan evaluasi dua tahun kabinetnya tersebut.

Berdasarkan informasi yang beredar di wartawan, SBY akan mengganti empat menteri. Kabarnya, Dirut Bank BRI Sofyan Basir direncanakan akan menduduki kursi Meneg BUMN menggantikan Mustafa Abubakar yang hingga kini masih terbaring sakit. Lalu, mantan KSAD George Toisutta akan diplot menggantikan Freddy Numberi sebagai Menteri Perhubungan. Menkeu rencananya diisi Gita Wirjawan.

Sedangkan menteri yang akan dirotasi adalah Menpora Andi Mallarangeng, Menkominfo Tifatul Sembiring dan Menpera Suharso Monoarfa. Tiga nama menteri yang direncakan akan dirotasi itu, kemungkinan akan bertugas di kementerian di antara mereka. Andi Mallarangeng akan dirotasi menjadi Menkominfo. Sedangkan Tifatul akan dirotasi sebagai Menpera. Sedangkan Suharso masih dicarikan pos yang tepat dalam cabinet.

Atas kabar tersebut, Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan proses perombakan cabinet, meski sejumlah nama yang muncul justru mengindikasikan menteri dari Demokrat. "Siapapun (termasuk Menteri dari Demokrat red), tidak masalah. Beliau yang lebih tahu," ujarnya.

Jhonny Allen menjelaskan, partai tidak akan mengintervensi apa pun keputusan Presiden. Meski Presiden juga merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, keputusan itu adalah urusan kenegaraan. "Itu bukan kapasitas kami (Partai Demokrat-red). Itu hak beliau. SBY yang lebih tahu. Menteri diangkat oleh Presiden untuk membantu. Jadi Presiden yang lebih tahu soal itu," jelasnya.(inc/wmr)


Share : |

 
Berita Terkait Reshuffle
Jokowi Disarankan Kembali Kocok Ulang Kabinet
Anggota Komisi III, Presiden Jangan Ulangi Kasus Archandra
Bambang Haryo: Ini Kabinet Coba-Coba
Inilah Menteri Yang Bergeser dan Menteri Baru Kabinet Kerja
Reshuffle Dinilai Jadi Hantu Parpol dan Menteri
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Pencurian Dolar di Brangkas Mantan Teman Kantornya
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR
Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]