Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Reshuffle
Presiden SBY Akan Reshuffle Kabinet?
Friday 09 Sep 2011 14:03:13

Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II (Foto: Istimewa)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Presiden SBY dikabarkan segera melakukan pergantian (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Sejumlah menteri akan dicopot. Selain itu, juga akan dilakukan rotasi terhadap beberapa menteri. Langkah ini diambil bertepatan dengan evaluasi dua tahun kabinetnya tersebut.

Berdasarkan informasi yang beredar di wartawan, SBY akan mengganti empat menteri. Kabarnya, Dirut Bank BRI Sofyan Basir direncanakan akan menduduki kursi Meneg BUMN menggantikan Mustafa Abubakar yang hingga kini masih terbaring sakit. Lalu, mantan KSAD George Toisutta akan diplot menggantikan Freddy Numberi sebagai Menteri Perhubungan. Menkeu rencananya diisi Gita Wirjawan.

Sedangkan menteri yang akan dirotasi adalah Menpora Andi Mallarangeng, Menkominfo Tifatul Sembiring dan Menpera Suharso Monoarfa. Tiga nama menteri yang direncakan akan dirotasi itu, kemungkinan akan bertugas di kementerian di antara mereka. Andi Mallarangeng akan dirotasi menjadi Menkominfo. Sedangkan Tifatul akan dirotasi sebagai Menpera. Sedangkan Suharso masih dicarikan pos yang tepat dalam cabinet.

Atas kabar tersebut, Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan proses perombakan cabinet, meski sejumlah nama yang muncul justru mengindikasikan menteri dari Demokrat. "Siapapun (termasuk Menteri dari Demokrat red), tidak masalah. Beliau yang lebih tahu," ujarnya.

Jhonny Allen menjelaskan, partai tidak akan mengintervensi apa pun keputusan Presiden. Meski Presiden juga merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, keputusan itu adalah urusan kenegaraan. "Itu bukan kapasitas kami (Partai Demokrat-red). Itu hak beliau. SBY yang lebih tahu. Menteri diangkat oleh Presiden untuk membantu. Jadi Presiden yang lebih tahu soal itu," jelasnya.(inc/wmr)


Share : |

 
Berita Terkait Reshuffle
Jokowi Disarankan Kembali Kocok Ulang Kabinet
Anggota Komisi III, Presiden Jangan Ulangi Kasus Archandra
Bambang Haryo: Ini Kabinet Coba-Coba
Inilah Menteri Yang Bergeser dan Menteri Baru Kabinet Kerja
Reshuffle Dinilai Jadi Hantu Parpol dan Menteri
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Tafsir 6A dan Tekanan Politik
Dr Jan Maringka: Penegakan Hukum Tidak Sama dengan Industri
Arab Saudi: Puing-puing Senjata 'Membuktikan Iran Berada di Balik' Serangan Kilang Minyak
Kejari Gunung Mas Tangkap Kontraktor Terduga Korupsi Dana Desa
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta
Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]