Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Venezuela
Presiden Maduro Peringatkan Soal Perang Saudara di Venezuela
2019-02-07 05:53:12

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, bertemu dengan militer, 3 Februari 2019.(Foto: Istimewa)
VENEZUELA, Berita HUKUM - Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, menyatakan tidak bisa memastikan perang saudara tidak akan terjadi di negaranya selagi tekanan menguat agar dia mundur dari jabatan.

Dalam wawancara dengan televisi, Maduro memperingatkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akan meninggalkan Gedung Putih "dengan berlumur darah" jika turut campur dalam urusan Venezuela.

"Hari ini tiada seorang pun yang bisa menjawab pertanyaan itu dengan kepastian," ujarnya saat ditanya apakah krisis di Venezuela dapat berujung pada perang saudara.

"Semuanya tergantung pada taraf kegilaan dan agresivitas kerajaan utara (AS) dan sekutu-sekutu Baratnya

"Kami meminta agar tiada seorang pun ikut campur pada urusan dalam negeri kami...dan kami mempersiapkan diri untuk membela negara kami," papar Maduro dalam program televisi Spanyol, Salvados.

Sebelumnya, Presiden Trump menyatakan kepada stasiun televisi CBS bahwa penggunaan kekuatan militer adalah "sebuah pilihan".

Menanggapi pernyataan ini, Maduro memperingatkan Trump bahwa dia berisiko mengulangi perang Vietnam jika turut campur urusan Venezuela.

"Setop. Setop. Donald Trump! Anda berbuat kesalahan sehingga tangan Anda akan berlumur darah dan Anda akan meninggalkan masa jabatan kepresidenan dengan darah," cetus Maduro.

"Marilah saling menghormati, atau apakah Anda ingin mengulangi Vietnam di Amerika Latin?"

venezuelaHak atas fotoAFP/GETTY IMAGES
Image captionSejumlah pelajar berkumpul di salah satu kawasan di Caracas, 16 Januari lalu, dengan latar belakang mantan Presiden Hugo Chavez.

Minggu (3/2) adalah tenggat yang ditetapkan sejumlah negara Eropa, termasuk Prancis, Inggris, Jerman, dan Spanyol, terhadap Maduro untuk menetapkan pemilihan ulang presiden .

Negara-negara tersebut menegaskan bakal mengakui pemimpin oposisi, Juan Guaido, sebagai presiden sementara Venezuela jika Maduro tetap berkeras tidak menggelar pilpres.

Ultimatum itu dijawab tegas oleh Maduro.

"Kami tidak menerima ultimatum dari siapapun. Itu kedengarannya seperti saya berkata kepada Uni Eropa: 'Saya beri waktu tujuh hari kepada Anda untuk mengakui Republik Catalonia, dan jika tidak, kami akan mengambil tindakan'.

"Tidak, politik internasional tidak bisa dilandaskan pada ultimatum. Itu jamannya kekaisaran dan daerah jajahan," cetusnya.

venezuelaHak atas fotoAFP/GETTY IMAGES
Image captionPara pejalan kaki berlalu lalang di Jembatan Internasional Simon Bolivar yang menghubungkan Venezuela dan Kolombia.

Bantuan kemanusiaan
Pada Minggu (3/2), pemimpin oposisi, Juan Guaido, menyatakan akan membangun koalisi internasional untuk mengantarkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Venezuela.

Karena dia tidak menguasai wilayah manapun di Venezuela, Guaido berencana mendirikan pusat pengambilan bantuan di negara-negara tetangga- tempat rakyat Venezuela paling banyak mengungsi.

Di sisi lain, Maduro menolak bantuan kemanusiaan masuk ke Venezuela.

"Kami tidak pernah menjadi negara pengemis," kata Maduro.

Pertentangan kedua sosok ini tercermin di jalan-jalan kota besar di Venezuela.

Di Caracas, ribuan orang turun ke jalan untuk menyatakan dukungan baik kepada Presiden Maduro maupun Guaido.

Maduro mendapat sokongan dari militer. Namun menjelang rangkaian demonstrasi, Guaido menerima dukungan dari marsekal angkatan udara, Francisco Yanez perwira berpangkat paling tinggi yang mendukung oposisi.

caracasHak atas fotoAFP
Image captionPara pendukung pemerintah Venezuela turun ke jalan di Caracas, 2 Februari 2019.


Juan GuaidoHak atas fotoREUTERS
Image captionJuan Guaidó disambut para pendukungnya di Caracas, 2 Februari 2019.

Guaido mengklaim menggelar berbagai pertemuan pribadi dengan militer untuk menggalang sokongan melengserkan Maduro. Dia juga mengaku telah melobi Cina- salah satu pendukung terkuat Maduro.

Venezuela mengalami krisis ekonomi selama beberapa tahun terakhir yang ditandai dengan hiperinflasi dan kekurangan pasokan makanan serta obat-obatan. Jutaan warga Venezuela pun melarikan diri ke negara-negara tetangga.

Pada Januari lalu, Maduro dilantik untuk menjabat sebagai presiden untuk kedua kalinya menyusul pemilihan umum yang dipertanyakan mengingat sejumlah figur oposisi tidak dapat berpartisipasi akibat dpenjara atau diboikot.

Beberapa pekan kemudian, Guaido- yang menjabat sebagai ketua Majelis Nasional Venezuela- memproklamirkan dirinya sebagai presiden.

Dia mengklaim konstitusi membolehkan dirinya memegang kekuasaan untuk sementara tatkala presiden dinilai tidak sah.

venezuela

AS dan lebih dari 20 negara lainnya telah mengakui Juan Guaido sebagai presiden sementara.

Bahkan, sejumlah negara Eropa, seperti Spanyol, Jerman, Prancis, dan Inggris mengatakan bakal mengakui Guaido sebagai presiden jika pemilu tidak digelar dalam delapan hari.

Di sisi lain, Rusia, Cina, Meksiko, dan Turki menyokong Maduro.

Indonesia, sebagaimana dipaparkan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, "mengikuti dari dekat dan prihatin dengan perkembangan situasi di Venezuela".

"Kita menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan tidak mengambil tindakan yang dapat memperburuk situasi. Dengan tetap menghormati kedaulatan dan tanpa bermaksud untuk mencampuri urusan dalam negeri Venezuela, penting agar suara rakyat Venezuela untuk didengarkan,"sebut Arrmanatha.

Oleh karena itu, sambungnya, "perlu segera dilakukan proses politik yang demokratis, transparan dan kredibel".(BBC/bh/sya)


 
Berita Terkait Venezuela
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM
Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL
First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'
Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]