Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Badan Siber
Presiden Jokowi Perkuat Badan Siber dan Sandi Negara
2018-01-03 20:49:34

Mayjen TNI Djoko Setiadi saat bersumpah sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkuat peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133 Tahun 2017.

"Ini adalah sebuah badan yang sangat penting dan ke depannya sangat diperlukan oleh negara, terutama dalam mengantisipasi perkembangan dunia siber yang pertumbuhannya cepat sekali," kata Presiden Jokowi usai mencoba Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta di Stasiun Sudirman Baru Jakarta Pusat, Selasa (2/1).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133 Tahun 2017 mengenai BSSN menjadikan lembaga tersebut berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden setelah sebelumnya berada di bawah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Perpres tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 16 Desember 2017. Kepala Negara menyebutkan bahwa perubahan tersebut memperkuat peran dan fungsi BSSN.

Sebelumnya, Sekretariat Kabinet menyebutkan selain menjadikan BSSN langsung berada di bawah presiden, dalam lembaga tersebut kini juga terdapat jabatan wakil kepala sebagai unsur pimpinan.

Sebelumnya pembentukan BSSN berdasar Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2017 yang ditandatangani pada 19 Mei 2017.

Lembaga ini bertugas mendeteksi dan mencegah kejahatan siber dengan menjaga keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Presiden Joko Widodo melantik Mayjen TNI Djoko Setiadi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Istana Negara Jakarta, Rabu (3/1).

Presiden mengambil sumpah dan melantik mantan Kepala Lembaga Sandi Negara ini menjadi Kepala BSSN pada pukul 10.00 WIB.

Djoko Setiadi adalah Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang diberhentikan jabatannya dan diangkat kembali menjadi Kepala BSSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2017 yang ditandatangani pada 19 Mei 2017.

Sesuai Perpres tersebut, Kepala BSSN diberi hak keuangan, administrasi dan fasilitas lainnya setingkat menteri.

Djoko Setiadi dilahirkan di Surakarta. Setelah lulus SMA, pada tahun 1977 dia mendaftar ke Akademi Sandi Negara (AKSARA).

Sebelum menjabat Kepala Lemsaneg, Djoko Setiadi pernah menduduki sebagai Direktorat Pengamanan Sinyal dan Deputi Pengaman Persandian (Deputi II).

Usai dilantik, Mayjen TNI Djoko Setiadi menjelaskan BSSN merupakan revitalisasi dari Lembaga Sandi Negara yang dia pimpin sebelumnya.

"Lemsaneg direvitalisasi, kalau kalimat saya, sandi itu adalah bahasa zaman dulu. Sekarang siber. Kalau badan sandi bertransformasi ke badan siber, itu memang sudah sewajarnya," tuturnya.

Untuk memimpin lembaga dengan tanggung jawab yang besar dalam menanggulangi serangan siber, termasuk di dalamnya terorisme, BSSN akan menggunakan teknologi yang terkini.

"Kami sudah siapkan segala-galanya, kalau ada serangan siber dari manapun kita juga harus hadapi dengan teknologi," kata Kepala BSSN ini.(Antara/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Badan Siber
Plt. Ketua DPR Menilai Tugas dan Kewenangan BSSN dalam Perpres Tidak Jelas
BSSN Jangan Dikonversi Sebagai Alat Penghambat Kebebasan Berpendapat
Presiden Jokowi Perkuat Badan Siber dan Sandi Negara
DPR Dukung Dibentuknya Badan Siber dan Sandi Negara
Lembaga Sandi Negara Benahi Sistem Pemulihan Aset Negara Berbasis Digital
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Irjen Idam Azis Memimpin Serijab 6 Pejabat Utama dan Kapolres di Polda Metro Jaya
Ketua DPR Minta Semua Ormas Aktif Jaga Stabilitas Politik
3 Milisi AS Dinyatakan Bersalah Berencana Ngebom Masjid di Amerika
Polda Metro Jaya Gelar Hasil Razia Miras Oplosan di 147 TKP
PSI Urutan Teratas Partai yang tak Akan Dipilih
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing
Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum
Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu
Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA
Amien Rais Disebut 'Politikus Comberan', PAN Kesal dan Angkat Bicara
Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya Menangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]